alexametrics
26.5 C
Jember
Thursday, 11 August 2022

Hapus Honorer Picu Krisis Kekurangan Guru

Mobile_AP_Rectangle 1

SOLO,RADARJEMBER.ID – Tenaga honorer menjadi dilema bagi pemkot, terutama di bidang pendidikan. Sebab, kebutuhan guru dan tenaga pendidik (GTK) semakin bertambah. Di Kota Solo, kebutuhan tenaga pendidik rata-rata mencapai 300 orang per tahun.

BACA JUGA : Silo Jember Makin Mencekam, Kapolres Pulang Dua Rumah Kembali Dibakar

Kurnia Widianto,Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Surakarta mengatakan, kebutuhan itu sudah seusai hitungan. Sebab, setiap bulan pemkot kehilangan puluhan tenaga pendidik karena pensiun.

Mobile_AP_Rectangle 2

“Memang susah untuk memenuhi kebutuhan guru, karena ini sifatnya berkelanjutan. Setiap bulannya selalu ada yang pensiun. Belum tentu selesai kami petakan pada April lalu, Mei sudah ada yang pensiun lagi. Rata-rata setiap bulan 25-30 guru yang pensiun,” ujarWidianto.

Total formasi guru dan tenaga kependidikan Kota Solo mencapai 4.225 dari jenjang PAUD-SMP. Namun, sampai April lalu baru terisi 3.458. Sehingga masih kurang 767. Permasalahan kekurangan dan pemerataan guru, tidak dapat berhenti selesai 100 persen.

“Menurut dia, bidang pendidikan merupakan hal yang cukup vital, terutama guru sebagai ujung tombaknya. Kurnia juga menginginkan emerintah daerah nantinya memiliki otoritas sendiri untuk mencukupi kebutuhan tenaga pendidik. Secara perlahan pemerataan guru di Solo juga tengah dilakukan.

“Kami memang inginnya semua sekolah diisi dengan guru yang sebanding. Karena guru sendiri memiliki peran penting dalam pendidikan, khususnya di SD. Jika kurang satu guru saja, di SD itu akan sangat terasa dampaknya,” ungkap lelaki itu.

Terkait dengan penghapusan tenaga honorer atau non-ASN pada 2023, Dwi Ariyatno, Kepala (BKPSDM) Kota Surakarta mengatakan, pemkot berupaya mengusulkan sebanyak 300 tenaga pendidik honorer untuk diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

“Perkiraan kami, tahun ini PPPK akan dibuka kembali, tapi untuk jadwal pelaksanaannya kapan kami belum tahu. Yang jelas untuk 2022, kami sudah mengajukan usulan sebanyak 300 formasi untuk guru,” ujar Dwi.

- Advertisement -

SOLO,RADARJEMBER.ID – Tenaga honorer menjadi dilema bagi pemkot, terutama di bidang pendidikan. Sebab, kebutuhan guru dan tenaga pendidik (GTK) semakin bertambah. Di Kota Solo, kebutuhan tenaga pendidik rata-rata mencapai 300 orang per tahun.

BACA JUGA : Silo Jember Makin Mencekam, Kapolres Pulang Dua Rumah Kembali Dibakar

Kurnia Widianto,Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Surakarta mengatakan, kebutuhan itu sudah seusai hitungan. Sebab, setiap bulan pemkot kehilangan puluhan tenaga pendidik karena pensiun.

“Memang susah untuk memenuhi kebutuhan guru, karena ini sifatnya berkelanjutan. Setiap bulannya selalu ada yang pensiun. Belum tentu selesai kami petakan pada April lalu, Mei sudah ada yang pensiun lagi. Rata-rata setiap bulan 25-30 guru yang pensiun,” ujarWidianto.

Total formasi guru dan tenaga kependidikan Kota Solo mencapai 4.225 dari jenjang PAUD-SMP. Namun, sampai April lalu baru terisi 3.458. Sehingga masih kurang 767. Permasalahan kekurangan dan pemerataan guru, tidak dapat berhenti selesai 100 persen.

“Menurut dia, bidang pendidikan merupakan hal yang cukup vital, terutama guru sebagai ujung tombaknya. Kurnia juga menginginkan emerintah daerah nantinya memiliki otoritas sendiri untuk mencukupi kebutuhan tenaga pendidik. Secara perlahan pemerataan guru di Solo juga tengah dilakukan.

“Kami memang inginnya semua sekolah diisi dengan guru yang sebanding. Karena guru sendiri memiliki peran penting dalam pendidikan, khususnya di SD. Jika kurang satu guru saja, di SD itu akan sangat terasa dampaknya,” ungkap lelaki itu.

Terkait dengan penghapusan tenaga honorer atau non-ASN pada 2023, Dwi Ariyatno, Kepala (BKPSDM) Kota Surakarta mengatakan, pemkot berupaya mengusulkan sebanyak 300 tenaga pendidik honorer untuk diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

“Perkiraan kami, tahun ini PPPK akan dibuka kembali, tapi untuk jadwal pelaksanaannya kapan kami belum tahu. Yang jelas untuk 2022, kami sudah mengajukan usulan sebanyak 300 formasi untuk guru,” ujar Dwi.

SOLO,RADARJEMBER.ID – Tenaga honorer menjadi dilema bagi pemkot, terutama di bidang pendidikan. Sebab, kebutuhan guru dan tenaga pendidik (GTK) semakin bertambah. Di Kota Solo, kebutuhan tenaga pendidik rata-rata mencapai 300 orang per tahun.

BACA JUGA : Silo Jember Makin Mencekam, Kapolres Pulang Dua Rumah Kembali Dibakar

Kurnia Widianto,Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Surakarta mengatakan, kebutuhan itu sudah seusai hitungan. Sebab, setiap bulan pemkot kehilangan puluhan tenaga pendidik karena pensiun.

“Memang susah untuk memenuhi kebutuhan guru, karena ini sifatnya berkelanjutan. Setiap bulannya selalu ada yang pensiun. Belum tentu selesai kami petakan pada April lalu, Mei sudah ada yang pensiun lagi. Rata-rata setiap bulan 25-30 guru yang pensiun,” ujarWidianto.

Total formasi guru dan tenaga kependidikan Kota Solo mencapai 4.225 dari jenjang PAUD-SMP. Namun, sampai April lalu baru terisi 3.458. Sehingga masih kurang 767. Permasalahan kekurangan dan pemerataan guru, tidak dapat berhenti selesai 100 persen.

“Menurut dia, bidang pendidikan merupakan hal yang cukup vital, terutama guru sebagai ujung tombaknya. Kurnia juga menginginkan emerintah daerah nantinya memiliki otoritas sendiri untuk mencukupi kebutuhan tenaga pendidik. Secara perlahan pemerataan guru di Solo juga tengah dilakukan.

“Kami memang inginnya semua sekolah diisi dengan guru yang sebanding. Karena guru sendiri memiliki peran penting dalam pendidikan, khususnya di SD. Jika kurang satu guru saja, di SD itu akan sangat terasa dampaknya,” ungkap lelaki itu.

Terkait dengan penghapusan tenaga honorer atau non-ASN pada 2023, Dwi Ariyatno, Kepala (BKPSDM) Kota Surakarta mengatakan, pemkot berupaya mengusulkan sebanyak 300 tenaga pendidik honorer untuk diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

“Perkiraan kami, tahun ini PPPK akan dibuka kembali, tapi untuk jadwal pelaksanaannya kapan kami belum tahu. Yang jelas untuk 2022, kami sudah mengajukan usulan sebanyak 300 formasi untuk guru,” ujar Dwi.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/