alexametrics
28 C
Jember
Monday, 15 August 2022

Travel Haji Tak Berizin Bakal Terkena Sanksi

Mobile_AP_Rectangle 1

JAKARTA, RADARJEMBER.ID- Kementerian Agama memastikan tidak memiliki kewenangan dalam mengelola visa haji mujamalah (furoda/undangan dari Saudi). Meski begitu, penyelewengan dalam pemberangkatan jemaah haji furoda tetap mendapat perhatian.

BACA JUGA : Lagunya Viral Dinyanyikan Duta SO7, Atmojo Buat Single Semoga

Hal itu merujuk kasus dideportasinya 46 warga negara Indonesia (WNI) karena tidak bisa menunjukkan visa haji kepada petugas di bandara. Apalagi, travel yang memberangkatkan mereka tidak memiliki izin sebagai penyelenggara ibadah haji khusus (PIHK).

Mobile_AP_Rectangle 2

Haji khusus dan haji mujamalah hanya bisa dilaksanakan oleh PIHK yang berizin resmi dari Kemenag.Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menegaskan, penyelenggaraan haji khusus harus sesuai peraturan.

”Mereka (travel) yang tidak menyelenggarakan sesuai dengan apa yang sudah menjadi peraturan, misalnya kasus 46 calon jemaah yang dipulangkan, saya kira harus diberi sanksi tegas,” kata Yaqut setelah melaksanakan umrah wajib setiba di Makkah kemarin (4/7).

Menurut dia, travel tersebut telah mempermainkan nasib orang dan mereka itu memiliki keinginan untuk berhaji. ”Mempermainkan keinginan ibadah orang itu dosa besar. Itu kita akan berikan sanksi yang tepat untuk mereka,” imbuh Yaqut, tanpa memerinci bentuk sanksi tersebut.

Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag Hilman Latief menuturkan, UU 8/2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah mengatur bahwa visa haji Indonesia terbagi menjadi dua.

Yakni, visa haji kuota Indonesia dan visa haji mujamalah undangan pemerintah Kerajaan Arab Saudi.”Kementerian Agama tidak mengelola visa haji mujamalah, hanya visa haji kuota Indonesia,” katanya.

”Karena sifatnya adalah undangan raja, pengelolaan visa tersebut di bawah kewenangan langsung Kedutaan Besar Arab Saudi,” sambung mantan wakil rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) tersebut.

- Advertisement -

JAKARTA, RADARJEMBER.ID- Kementerian Agama memastikan tidak memiliki kewenangan dalam mengelola visa haji mujamalah (furoda/undangan dari Saudi). Meski begitu, penyelewengan dalam pemberangkatan jemaah haji furoda tetap mendapat perhatian.

BACA JUGA : Lagunya Viral Dinyanyikan Duta SO7, Atmojo Buat Single Semoga

Hal itu merujuk kasus dideportasinya 46 warga negara Indonesia (WNI) karena tidak bisa menunjukkan visa haji kepada petugas di bandara. Apalagi, travel yang memberangkatkan mereka tidak memiliki izin sebagai penyelenggara ibadah haji khusus (PIHK).

Haji khusus dan haji mujamalah hanya bisa dilaksanakan oleh PIHK yang berizin resmi dari Kemenag.Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menegaskan, penyelenggaraan haji khusus harus sesuai peraturan.

”Mereka (travel) yang tidak menyelenggarakan sesuai dengan apa yang sudah menjadi peraturan, misalnya kasus 46 calon jemaah yang dipulangkan, saya kira harus diberi sanksi tegas,” kata Yaqut setelah melaksanakan umrah wajib setiba di Makkah kemarin (4/7).

Menurut dia, travel tersebut telah mempermainkan nasib orang dan mereka itu memiliki keinginan untuk berhaji. ”Mempermainkan keinginan ibadah orang itu dosa besar. Itu kita akan berikan sanksi yang tepat untuk mereka,” imbuh Yaqut, tanpa memerinci bentuk sanksi tersebut.

Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag Hilman Latief menuturkan, UU 8/2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah mengatur bahwa visa haji Indonesia terbagi menjadi dua.

Yakni, visa haji kuota Indonesia dan visa haji mujamalah undangan pemerintah Kerajaan Arab Saudi.”Kementerian Agama tidak mengelola visa haji mujamalah, hanya visa haji kuota Indonesia,” katanya.

”Karena sifatnya adalah undangan raja, pengelolaan visa tersebut di bawah kewenangan langsung Kedutaan Besar Arab Saudi,” sambung mantan wakil rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) tersebut.

JAKARTA, RADARJEMBER.ID- Kementerian Agama memastikan tidak memiliki kewenangan dalam mengelola visa haji mujamalah (furoda/undangan dari Saudi). Meski begitu, penyelewengan dalam pemberangkatan jemaah haji furoda tetap mendapat perhatian.

BACA JUGA : Lagunya Viral Dinyanyikan Duta SO7, Atmojo Buat Single Semoga

Hal itu merujuk kasus dideportasinya 46 warga negara Indonesia (WNI) karena tidak bisa menunjukkan visa haji kepada petugas di bandara. Apalagi, travel yang memberangkatkan mereka tidak memiliki izin sebagai penyelenggara ibadah haji khusus (PIHK).

Haji khusus dan haji mujamalah hanya bisa dilaksanakan oleh PIHK yang berizin resmi dari Kemenag.Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menegaskan, penyelenggaraan haji khusus harus sesuai peraturan.

”Mereka (travel) yang tidak menyelenggarakan sesuai dengan apa yang sudah menjadi peraturan, misalnya kasus 46 calon jemaah yang dipulangkan, saya kira harus diberi sanksi tegas,” kata Yaqut setelah melaksanakan umrah wajib setiba di Makkah kemarin (4/7).

Menurut dia, travel tersebut telah mempermainkan nasib orang dan mereka itu memiliki keinginan untuk berhaji. ”Mempermainkan keinginan ibadah orang itu dosa besar. Itu kita akan berikan sanksi yang tepat untuk mereka,” imbuh Yaqut, tanpa memerinci bentuk sanksi tersebut.

Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag Hilman Latief menuturkan, UU 8/2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah mengatur bahwa visa haji Indonesia terbagi menjadi dua.

Yakni, visa haji kuota Indonesia dan visa haji mujamalah undangan pemerintah Kerajaan Arab Saudi.”Kementerian Agama tidak mengelola visa haji mujamalah, hanya visa haji kuota Indonesia,” katanya.

”Karena sifatnya adalah undangan raja, pengelolaan visa tersebut di bawah kewenangan langsung Kedutaan Besar Arab Saudi,” sambung mantan wakil rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) tersebut.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/