Mobile_AP_Rectangle 1
Hasil sejumlah diskusi ia lakukan, proses pemilihan kepala desa memiliki biaya sosial cukup tinggi, antara lain terkait dengan kerukunan di wilayah pedesaan.Kepala desa beranggapan perlu waktu satu hingga dua tahun untuk menuntaskan permasalahan sosial setelah duduk.
Selama itu pula, masa pemulihan kondisi sosialtbisa dijalankan. “Dengan pemilihan langsung di desa, seolah-olah nanti perlu masa penyembuhan yang cukup lama 1-2 tahun, sehingga tidak bisa langsung bekerja dan masa jabatan terlalu singkat.”tutur pria itu.
Namun, dia menilai masyarakat, khususnya di wilayah desa, sudah terbiasa melaksanakan demokrasi secara langsung. Masyarakat desa sudah memilih langsung kepala desa sebelum presiden dan anggota DPR di Indonesia dipilih langsung oleh masyarakat.
Mobile_AP_Rectangle 2
“Sehingga, modal sosial masyarakat desa itu sebenarnya lebih mapan dibandingkan orang-orang kota. Prinsipnya, kekuasaan itu harus terbatas, bukan tidak terbatas. Ini semangat yang kita usung sejak reformasi. Pengalaman bangsa ini cukup panjang.”pungkas Aan.
Editor : Winardyasto HariKirono
Foto:Hendra Eka/Jawa Pos
Sumber Berita:jawapos.com
- Advertisement -
Hasil sejumlah diskusi ia lakukan, proses pemilihan kepala desa memiliki biaya sosial cukup tinggi, antara lain terkait dengan kerukunan di wilayah pedesaan.Kepala desa beranggapan perlu waktu satu hingga dua tahun untuk menuntaskan permasalahan sosial setelah duduk.
Selama itu pula, masa pemulihan kondisi sosialtbisa dijalankan. “Dengan pemilihan langsung di desa, seolah-olah nanti perlu masa penyembuhan yang cukup lama 1-2 tahun, sehingga tidak bisa langsung bekerja dan masa jabatan terlalu singkat.”tutur pria itu.
Namun, dia menilai masyarakat, khususnya di wilayah desa, sudah terbiasa melaksanakan demokrasi secara langsung. Masyarakat desa sudah memilih langsung kepala desa sebelum presiden dan anggota DPR di Indonesia dipilih langsung oleh masyarakat.
“Sehingga, modal sosial masyarakat desa itu sebenarnya lebih mapan dibandingkan orang-orang kota. Prinsipnya, kekuasaan itu harus terbatas, bukan tidak terbatas. Ini semangat yang kita usung sejak reformasi. Pengalaman bangsa ini cukup panjang.”pungkas Aan.
Editor : Winardyasto HariKirono
Foto:Hendra Eka/Jawa Pos
Sumber Berita:jawapos.com
Hasil sejumlah diskusi ia lakukan, proses pemilihan kepala desa memiliki biaya sosial cukup tinggi, antara lain terkait dengan kerukunan di wilayah pedesaan.Kepala desa beranggapan perlu waktu satu hingga dua tahun untuk menuntaskan permasalahan sosial setelah duduk.
Selama itu pula, masa pemulihan kondisi sosialtbisa dijalankan. “Dengan pemilihan langsung di desa, seolah-olah nanti perlu masa penyembuhan yang cukup lama 1-2 tahun, sehingga tidak bisa langsung bekerja dan masa jabatan terlalu singkat.”tutur pria itu.
Namun, dia menilai masyarakat, khususnya di wilayah desa, sudah terbiasa melaksanakan demokrasi secara langsung. Masyarakat desa sudah memilih langsung kepala desa sebelum presiden dan anggota DPR di Indonesia dipilih langsung oleh masyarakat.
“Sehingga, modal sosial masyarakat desa itu sebenarnya lebih mapan dibandingkan orang-orang kota. Prinsipnya, kekuasaan itu harus terbatas, bukan tidak terbatas. Ini semangat yang kita usung sejak reformasi. Pengalaman bangsa ini cukup panjang.”pungkas Aan.
Editor : Winardyasto HariKirono
Foto:Hendra Eka/Jawa Pos
Sumber Berita:jawapos.com
