Ratusan pemuda dan mahasiswa asal Papua menggelar aksi demonstrasi di sekitar Mabes TNI AD, Jakarta Pusat, Rabu (28/8). (Dery Ridwansah/JawaPos.com)

JawaPos.com – Empat warga negara Australia kedapatan ikut dalam unjuk rasa di Sorong, Papua. Mereka menuntut supaya pemerintah Indonesia mengabulkan referendum Papua.

Menanggapi hal tersebut, ‎Ketua Komisi I DPR, Abdul Kharis Almasyari mengatakan hal ini perlu menjadi pembahasan serius bagi pemerintah. Sebab tidak sepatutnya warga negara asing ikut aksi mendukung kemerdekaan Papua.

“Karena tidak bisa warga negara asing ikut aksi. Jadi ini soal kedaulatan NKRI,” ujar Abdul Kharis kepada wartawan, Selasa (3/8).

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menambahkan, kasus empat WNA Australia yang mengikuti unjuk rasa kemerdekaan Papua ini sudah menandakan adanya campur tangan negara lain.

“Ini sangat serius sehingga harus secara serius disikapi dengan meningkatkan upaya diplomasi oleh Kementerian Luar Negeri Indonesia,” katanya.

Menurut dia, untuk memperjelas persoalan tersebut, Komisi I DPR akan memanggil Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi. Hal itu dilakukan untuk meminta penjelasan langkah yang sudah ditempuh pemerintah mengatasi persoalan tersebut.

“Kami akan panggil Menlu pada Kamis (5/9) untuk meminta penjelasan terkait persoalan tersebut,” katanya.

Terpisah, pengamat hubungan internasional Universitas Pelita Harapan (UPH), Yosep Djakababa menilai keikutsertaan WNA dalam demo Papua merdeka terindikasikan ada aspek ancaman keamanan nasional.

Karena itu dia menilai pemerintah sudah tepat mengambil langkah mendeportasi empat WNA yang ikut serta dalam aksi tersebut.

“Apa yang dilakukan pemerintah RI dengan mendeportasi WNA yang diduga ikut berdemo memang sudah tepat apabila mengacu pada peraturan yang berlaku. Apalagi ada aspek Keamanan nasional dan juga keamanan para WNA tersebut yang juga menjadi perhatian pemerintah,” katanya.

Dia menilai kasus Papua sudah lama diinternasionalkan terutama dilakukan dari perwakilan Organisasi Papua Merdeka (OPM) di luar negeri dan juga melalui para pelobi di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan negara-negara di Pasifik yang tergabung dalam Melanesia Support Group.

Upaya menginternasionalisasikan masalah Papua itu menurut dia juga dilakukan kelompok-kelompok tersebut dengan beberapa kali mengangkat permasalahan Papua ke tingkat internasional dan sudah ditanggapi juga oleh perwakilan Indonesia di PBB.