alexametrics
30.4 C
Jember
Monday, 15 August 2022

Berkas Perkara Tuntas Siap Adili  Bos Summarecon

Mobile_AP_Rectangle 1

JAKARTA, RADARJEMBER.ID- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan telah menyelesaikan berkas perkara Vice President Real Estate PT Summarecon Agung Tbk, Oon Nasihono. Petinggi SMRA ini akan segera diadili terkait dugaan suap pengurusan perizinan di Kota Jogjakarta.

BACA JUGA : Dinkes Jember Akan Musnahkan Obat Lawas Senilai Rp 7 Miliar, Ini Alasannya

“Telah selesai dilaksanakan tahap dua yaitu penyerahan tersangka dan barang bukti dengan terdakwa Oon Nasihono dari tim penyidik pada tim jaksa KPK,” kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK Ali Fikri dalam keterangan tertulis, Selasa (2/8).

Mobile_AP_Rectangle 2

Oon kini ditahan lagi selama 20 hari ke depan, sampai 20 Agustus 2022. Penahannya kini menjadi kewenangan jaksa KPK. “Ditahan di Rutan KPK pada Kavling C1,” ucap Ali.

KPK memastikan bakal menyelesaikan berkasn dakwaan Oon dalam waktu 14 hari kerja. Setelah itu, Oon bakal menjalani persidangan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

“Dalam waktu 14 hari kerja, Tim Jaksa akan segera melimpahkan berkas perkara dan surat dakwaan ke Pengadilan Tipikor,” tegasnya.

Dalam kasusnya, KPK telah menetapkan mantan Wali Kota Jogjakarta Haryadi Suyuti sebagai tersangka kasus dugaan suap izin mendirikan bangunan (IMB) di Pemerintah Kota Jogjakarta. Dia menyandang status tersangka karena diduga menerima suap dari Vice President Real Estate PT Summarecon Agung Tbk, Oon Nasihono.

KPK juga menetapkan, Kepala Dinas Penanaman Modal Pemkot Jogjakarta, Nurwidhihartana dan Sekretaris Pribadi Wali Kota Jogja, Triyanto Budi Yuwono sebagai tersangka. Keduanya merupakan tersangka penerima suap.

Dalam konstruksi perkara, sekitar tahun 2019, Oon Nasihono selaku Vice President Real Estate PT SA Tbk melalui Direktur Utama PT. Java Orient Property (JOP) Dandan Jaya K mengajukan izin mendirikan bangunan (IMB), yang mengatasnamakan PT JOP. Diketahui, PT JOP merupakan anak usaha dari PT Summarecon Agung Tbk.

Pengajuan IMB tersebut diperlukan untuk pembangunan apartemen Royal Kedhaton yang berada di kawasan Malioboro dan termasuk dalam wilayah Cagar Budaya ke Dinas Penanaman Modal dan PTSP Pemkot Jogjakarta.

Proses permohonan izin kemudian berlanjut di tahun 2021. Untuk memuluskan pengajuan permohonan tersebut, Oon Nasihono bersama Dandan Jaya diduga melakukan pendekatan dan komunikasi secara intens serta kesepakatan dengan Haryadi Suyuti yang saat itu menjabat Wali Kota Jogjakarta periode 2017-2022.

- Advertisement -

JAKARTA, RADARJEMBER.ID- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan telah menyelesaikan berkas perkara Vice President Real Estate PT Summarecon Agung Tbk, Oon Nasihono. Petinggi SMRA ini akan segera diadili terkait dugaan suap pengurusan perizinan di Kota Jogjakarta.

BACA JUGA : Dinkes Jember Akan Musnahkan Obat Lawas Senilai Rp 7 Miliar, Ini Alasannya

“Telah selesai dilaksanakan tahap dua yaitu penyerahan tersangka dan barang bukti dengan terdakwa Oon Nasihono dari tim penyidik pada tim jaksa KPK,” kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK Ali Fikri dalam keterangan tertulis, Selasa (2/8).

Oon kini ditahan lagi selama 20 hari ke depan, sampai 20 Agustus 2022. Penahannya kini menjadi kewenangan jaksa KPK. “Ditahan di Rutan KPK pada Kavling C1,” ucap Ali.

KPK memastikan bakal menyelesaikan berkasn dakwaan Oon dalam waktu 14 hari kerja. Setelah itu, Oon bakal menjalani persidangan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

“Dalam waktu 14 hari kerja, Tim Jaksa akan segera melimpahkan berkas perkara dan surat dakwaan ke Pengadilan Tipikor,” tegasnya.

Dalam kasusnya, KPK telah menetapkan mantan Wali Kota Jogjakarta Haryadi Suyuti sebagai tersangka kasus dugaan suap izin mendirikan bangunan (IMB) di Pemerintah Kota Jogjakarta. Dia menyandang status tersangka karena diduga menerima suap dari Vice President Real Estate PT Summarecon Agung Tbk, Oon Nasihono.

KPK juga menetapkan, Kepala Dinas Penanaman Modal Pemkot Jogjakarta, Nurwidhihartana dan Sekretaris Pribadi Wali Kota Jogja, Triyanto Budi Yuwono sebagai tersangka. Keduanya merupakan tersangka penerima suap.

Dalam konstruksi perkara, sekitar tahun 2019, Oon Nasihono selaku Vice President Real Estate PT SA Tbk melalui Direktur Utama PT. Java Orient Property (JOP) Dandan Jaya K mengajukan izin mendirikan bangunan (IMB), yang mengatasnamakan PT JOP. Diketahui, PT JOP merupakan anak usaha dari PT Summarecon Agung Tbk.

Pengajuan IMB tersebut diperlukan untuk pembangunan apartemen Royal Kedhaton yang berada di kawasan Malioboro dan termasuk dalam wilayah Cagar Budaya ke Dinas Penanaman Modal dan PTSP Pemkot Jogjakarta.

Proses permohonan izin kemudian berlanjut di tahun 2021. Untuk memuluskan pengajuan permohonan tersebut, Oon Nasihono bersama Dandan Jaya diduga melakukan pendekatan dan komunikasi secara intens serta kesepakatan dengan Haryadi Suyuti yang saat itu menjabat Wali Kota Jogjakarta periode 2017-2022.

JAKARTA, RADARJEMBER.ID- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan telah menyelesaikan berkas perkara Vice President Real Estate PT Summarecon Agung Tbk, Oon Nasihono. Petinggi SMRA ini akan segera diadili terkait dugaan suap pengurusan perizinan di Kota Jogjakarta.

BACA JUGA : Dinkes Jember Akan Musnahkan Obat Lawas Senilai Rp 7 Miliar, Ini Alasannya

“Telah selesai dilaksanakan tahap dua yaitu penyerahan tersangka dan barang bukti dengan terdakwa Oon Nasihono dari tim penyidik pada tim jaksa KPK,” kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK Ali Fikri dalam keterangan tertulis, Selasa (2/8).

Oon kini ditahan lagi selama 20 hari ke depan, sampai 20 Agustus 2022. Penahannya kini menjadi kewenangan jaksa KPK. “Ditahan di Rutan KPK pada Kavling C1,” ucap Ali.

KPK memastikan bakal menyelesaikan berkasn dakwaan Oon dalam waktu 14 hari kerja. Setelah itu, Oon bakal menjalani persidangan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

“Dalam waktu 14 hari kerja, Tim Jaksa akan segera melimpahkan berkas perkara dan surat dakwaan ke Pengadilan Tipikor,” tegasnya.

Dalam kasusnya, KPK telah menetapkan mantan Wali Kota Jogjakarta Haryadi Suyuti sebagai tersangka kasus dugaan suap izin mendirikan bangunan (IMB) di Pemerintah Kota Jogjakarta. Dia menyandang status tersangka karena diduga menerima suap dari Vice President Real Estate PT Summarecon Agung Tbk, Oon Nasihono.

KPK juga menetapkan, Kepala Dinas Penanaman Modal Pemkot Jogjakarta, Nurwidhihartana dan Sekretaris Pribadi Wali Kota Jogja, Triyanto Budi Yuwono sebagai tersangka. Keduanya merupakan tersangka penerima suap.

Dalam konstruksi perkara, sekitar tahun 2019, Oon Nasihono selaku Vice President Real Estate PT SA Tbk melalui Direktur Utama PT. Java Orient Property (JOP) Dandan Jaya K mengajukan izin mendirikan bangunan (IMB), yang mengatasnamakan PT JOP. Diketahui, PT JOP merupakan anak usaha dari PT Summarecon Agung Tbk.

Pengajuan IMB tersebut diperlukan untuk pembangunan apartemen Royal Kedhaton yang berada di kawasan Malioboro dan termasuk dalam wilayah Cagar Budaya ke Dinas Penanaman Modal dan PTSP Pemkot Jogjakarta.

Proses permohonan izin kemudian berlanjut di tahun 2021. Untuk memuluskan pengajuan permohonan tersebut, Oon Nasihono bersama Dandan Jaya diduga melakukan pendekatan dan komunikasi secara intens serta kesepakatan dengan Haryadi Suyuti yang saat itu menjabat Wali Kota Jogjakarta periode 2017-2022.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/