Mobile_AP_Rectangle 1
KUPANG, RADARJEMBDER.ID – Kebijakan masuk sekolah jam 5 pagi tersebut dinilai tidak memiliki alasan kuat untuk diterapkan. “Kebijakan ini tidak punya cukup kuat dan jelas alasannya, untuk mengubah awal jam belajar siswa SMA/SMK menjadi jam 5 pagi. Jangan suatu kebijakan dibuat hanya atas dasar feeling dan selera pembuat kebijakan,” kata Andreas kepada wartawan, Rabu (1/3).
BACA JUGA : Datangkan Dua Alat Berat, Bersihkan Longsoran di Mulyorejo Jember
Andreas mengingatkan, Pemprov NTT dan Dinas Pendidikannya untuk tidak menempatkan siswa sebagai obyek dari uji coba suatu kebijakan. Sebab, kebijakan yang dibuat harus berdasarkan pertimbangan matang dengan memperhatikan semua aspek. “Jangan jadikan siswa/i kita menjadi kelinci percobaan. Sebaiknya Dinas Pendidikan Propinsi mengkaji ulang kebijakan ini,” ucap legislator asal Flores NTT ini.
Mobile_AP_Rectangle 2
Andreas mengungkapkan, stakeholder pendidikan di NTT umumnya menolak kebijakan masuk sekolah jam 5 pagi tersebut. Hal ini diketahui langsung oleh Andreas karena saat ini sedang berada di dapil Flores NTT. “Saya lagi di Dapil, di Flores. Di daerah ramai penolakan dari sekolah, para guru dan orang tua siswa terhadap kebijakan ini, karena mereka merasa keberatan ” imbuh Andreas.
- Advertisement -
KUPANG, RADARJEMBDER.ID – Kebijakan masuk sekolah jam 5 pagi tersebut dinilai tidak memiliki alasan kuat untuk diterapkan. “Kebijakan ini tidak punya cukup kuat dan jelas alasannya, untuk mengubah awal jam belajar siswa SMA/SMK menjadi jam 5 pagi. Jangan suatu kebijakan dibuat hanya atas dasar feeling dan selera pembuat kebijakan,” kata Andreas kepada wartawan, Rabu (1/3).
BACA JUGA : Datangkan Dua Alat Berat, Bersihkan Longsoran di Mulyorejo Jember
Andreas mengingatkan, Pemprov NTT dan Dinas Pendidikannya untuk tidak menempatkan siswa sebagai obyek dari uji coba suatu kebijakan. Sebab, kebijakan yang dibuat harus berdasarkan pertimbangan matang dengan memperhatikan semua aspek. “Jangan jadikan siswa/i kita menjadi kelinci percobaan. Sebaiknya Dinas Pendidikan Propinsi mengkaji ulang kebijakan ini,” ucap legislator asal Flores NTT ini.
Andreas mengungkapkan, stakeholder pendidikan di NTT umumnya menolak kebijakan masuk sekolah jam 5 pagi tersebut. Hal ini diketahui langsung oleh Andreas karena saat ini sedang berada di dapil Flores NTT. “Saya lagi di Dapil, di Flores. Di daerah ramai penolakan dari sekolah, para guru dan orang tua siswa terhadap kebijakan ini, karena mereka merasa keberatan ” imbuh Andreas.
KUPANG, RADARJEMBDER.ID – Kebijakan masuk sekolah jam 5 pagi tersebut dinilai tidak memiliki alasan kuat untuk diterapkan. “Kebijakan ini tidak punya cukup kuat dan jelas alasannya, untuk mengubah awal jam belajar siswa SMA/SMK menjadi jam 5 pagi. Jangan suatu kebijakan dibuat hanya atas dasar feeling dan selera pembuat kebijakan,” kata Andreas kepada wartawan, Rabu (1/3).
BACA JUGA : Datangkan Dua Alat Berat, Bersihkan Longsoran di Mulyorejo Jember
Andreas mengingatkan, Pemprov NTT dan Dinas Pendidikannya untuk tidak menempatkan siswa sebagai obyek dari uji coba suatu kebijakan. Sebab, kebijakan yang dibuat harus berdasarkan pertimbangan matang dengan memperhatikan semua aspek. “Jangan jadikan siswa/i kita menjadi kelinci percobaan. Sebaiknya Dinas Pendidikan Propinsi mengkaji ulang kebijakan ini,” ucap legislator asal Flores NTT ini.
Andreas mengungkapkan, stakeholder pendidikan di NTT umumnya menolak kebijakan masuk sekolah jam 5 pagi tersebut. Hal ini diketahui langsung oleh Andreas karena saat ini sedang berada di dapil Flores NTT. “Saya lagi di Dapil, di Flores. Di daerah ramai penolakan dari sekolah, para guru dan orang tua siswa terhadap kebijakan ini, karena mereka merasa keberatan ” imbuh Andreas.
