Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Kepala DKP Jatim Mohammad Gunawan Saleh dalam kunjunganya di Jember, pekan kemarin, mengatakan bahwa Jember memang menjadi salah satu daerah di Jatim yang memiliki potensi perkembangan perikanan dan kelautan. Karena itu, DKP Jatim berencana membuka dermaga ikan di Jember.
Dermaga yang dimaksud, kata dia, bukan pelabuhan bongkar muat barang, melainkan perikanan. Sebelum rencana itu disampaikan ke publik, DKP juga sudah melakukan studi kelayakan terlebih dahulu. “Visible study sudah kami lakukan pada 2017 lalu,” jelas Gunawan kepada Jawa Pos Radar Jember.
Setelah studi rampung, pihaknya mulai membahas syarat untuk pemenuhan pelabuhan. Seperti analisis mengenai dampak lingkungan dan lainnya. “Amdal sudah selesai tahun kemarin (2020, Red),” terangnya.
Lokasi pelabuhan perikanan tersebut, dia mengungkapkan, justru bukan di Puger. Sebab, kecamatan penghasil ikan terbesar di Jember tersebut sudah memiliki pelabuhan perikanan. “Namun, lokasi pelabuhan ini berada di tempat baru, yaitu Pantai Watu Ulo,” paparnya.
Gunawan menjelaskan, rencana selanjutnya bila tidak ada kendala, tahun 2022 mulai mendesain rencana induk, hingga kejelasan tanah. “Harapannya, master plan-nya tahun 2022. Setelah itu selesai, biasanya dilakukan pembangunan tahun berikutnya, yaitu 2023,” ujarnya.
Walau Jember telah memiliki pelabuhan perikanan di Puger, lanjut Gunawan, tapi memilih pelabuhan baru di Watu Ulo tidak lain karena Puger lokasinya sudah terlalu padat dengan perahu nelayan. “Puger sudah jenuh. Jadi, di Watu Ulo rencananya nanti lebih besar lagi dari pelabuhan di Puger,” ungkapnya.
Target pembangunan dermaga baru itu adalah kapal perikanan besar bisa masuk ke pelabuhan. Rencana pelabuhan tersebut juga telah diusulkan ke rencana induk pengembangan (RIP) di Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Terpisah, dosen Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Jember (FKM-Unej) Khoiron mengatakan, untuk rencana pelabuhan perikanan di Pantai Watu Ulo terdapat beberapa hal yang perlu diselesaikan dari Jember sendiri. Dia yang pernah diajak untuk rapat dengan DKP Jatim tahun kemarin, mengaku, untuk analisis dampak lingkungan memang telah selesai. “Tapi ada hal yang bisa tersendat, yaitu Perda RTRW,” paparnya.
Pria yang juga concern di bidang kesehatan lingkungan tersebut menambahkan, rencana pelabuhan perikanan di Watu Ulo terbentur Perda Nomor 1 Tahun 2015 tentang RTRW. Sebab, dalam peraturan itu disebutkan, untuk pelabuhan perikanan hanya ada di Puger. Tidak ada di Ambulu, kecamatan yang menjadi lokasi Pantai Watu Ulo.
Pasal 46 huruf d dalam Perda RTRW itu menyebutkan, pengembangan pelabuhan perikanan pantai hanya berada di Puger. Sementara itu, di Kecamatan Wuluhan masuk kawasan budi daya air payau berupa ikan bandeng, udang putih, udang windu, dan vaname. Sementara itu, pada pasal 48 dijelaskan, Pantai Watu Ulo masuk kawasan daya tarik wisata, bukan pelabuhan. “Bila pelabuhan perikanan di Watu Ulo ingin terealisasi, maka perlu perubahan dalam Perda RTRW tersebut,” kata Khoiron, menyarankan.
Di sisi lain, dia menekankan, adanya pelabuhan perikanan tersebut sedikit banyak juga akan berdampak terhadap lingkungan. Jika limbahnya tidak diatur dengan baik, dampaknya akan merusak kehidupan biota laut di sekitar pelabuhan. Untuk itu, pemerintah perlu menyusun konsep pelabuhan ramah lingkungan. Tidak hanya dipandang dari aspek limbah semata, tapi juga keseluruhan. “Termasuk bagaimana menerapkan pelabuhan hemat energi,” pungkas Khoiron.
Jurnalis : Dwi Siswanto
Fotografer : Dwi Siswanto
Redaktur : Mahrus Sholih
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement

