Raperpda perubahan APBD 2025 Disetujui DPRD, Minta Tingkatkan Cakupan Usaha BUMD

radarjember.id - Raperda perubahan APBD tahun 2025 telah disetujui oleh seluruh fraksi di DPRD Lumajang.
Namun ada beberapa catatan dan saran terkait peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).
Salah satunya mengusulkan pengelolaan aset daerah ditangani oleh badan usaha milik daerah (BUMD).
Hal itu diungkapkan oleh juru bicara fraksi PKB DPRD Lumajang Mohhamad Yusuf.
Menurutnya, pemetaan terhadap berbagai sektor yang dapat menghasilkan pendapatan perlu dimaksimalkan.
Sehingga, Pemkab Lumajang tidak bergantung terhadap anggaran DAU, maupun DAK.
Mohhamad Yusuf menjelaskan, salah satu langkah konkrit untuk mendukung peningkatan PAD adalah dengan melakukan peralihan kewenangan pengelolaan yang berhubungan dengan aset-aset produktif.
Seperti yang dikelola oleh OPD untuk diserahkan kepada BUMD secara profesional.
“Kami mengusulkan agar pemkab memaksimalkan sektor-sektor yang ada. Termasuk dari bidang-bidang yang menjadi sumber pendapatan daerah supaya dikelola oleh BUMD agar beralih menjadi aset profit dan berorientasi dalam rangka penguatan PAD di Lumajang.,” katanya.
Menurutnya, sejumlah aset yang dikelola oleh OPD di lingkungan Pemkab Lumajang itu meliputi rumah potong hewan (RPH), lahan pertanian milik daerah, alat-alat berat pertanian, serta sejumlah destinasi wisata yang selama ini menjadi salah satu sumber PAD Lumajang.
“Pemkab Lumajang harus mengoptimalkan peran BUMD. Kemudian, Pemkab Lumajang diharapkan untuk memetakan kembali perusahaan-perusahaan swasta, maupun BUMD Lumajang yang hari ini minim sekali dalam memberikan kontribusi pembangunan kepada daerah,” pungkasnya. (kl/son)



