
Dua propemperda tersebut pertama adalah tentang penyelenggaraan kepariwisataan dan kedua adalah perubahan ke empat atas perda nomor 15 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah. Praktis, saat ini ada delapan raperda yang dibahas.
Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Lumajang Awaluddin Yusuf mengatakan, delapan propemperda itu meliputi tiga raperda wajib, satu raperda inisiatif DPRD Lumajang dan empat raperda yang diajukan oleh Pemkab Lumajang.
“Yang raperda wajib, satu di antaranya sedang dibahas, yaitu tentang raperda pertanggungjawaban bupati terhadap pelaksanaan APBD tahun 2024. Sisa raperda perubahan anggaran tahun 2025 dan raperda penyusunan APBD tahun 2026 mendatang,” katanya.
Menurutnya, dalam rapat paripurna terakhir, Pemkab Lumajang mengajukan dua propemperda tambahan untuk dibahas tahun ini. Dua propemperda ini untuk mengatur tentang pariwisata dan menghapus salah satu nomenklatur OPD di lingkungan Pemkab Lumajang.
“Kalau soal pariwisata ini kan sudah jelas, pemerintah ingin mengatur pengelolaan wisata yang benar di Lumajang. Sedangkan untuk penghapusan nomenklatur itu pada Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD, Red). Nah, kata retribusi ini maunya dihapus,” pungkasnya. (son/fid)



