
radarjember.id - Keseriusan Pemkab Lumajang untuk menekan angka pernikahan dini kali ini dipertegas. Kali ini, anak di bawah umur yang memaksa untuk tetap melaksanakan pernikahan dipastikan tidak bakal mendapat bantuan sosial apapun dari pemerintah.
Hal itu diungkapkan Kabid Perlindungan Anak dan Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Lumajang, Darno. Sebab, anak di bawah umur tersebut harus mendapatkan rekomendasi terlebih dahulu.
Baca Juga: Sinopsis dan Fakta Menarik Film Encanto (2021), Keajaiban dalam Dunia yang Serba Harus Sempurna
“Surat rekomendasi itu adalah calon pengantin yang masih di bawah umur harus menanda tangani surat pernyataan bersedia melanjutkan pendidikan sampai lulus sekolah menengah atas (SMA, Red) dan sederajat,” ujarnya.
Darno menjelaskan, tidak hanya itu, calon pengantin juga calon pengantin juga akan diberitahu tentang risiko menikah di bawah umur seperti tidak akan bisa mendapatkan bansos dari pemerintah.
“Pernikahan anak ini adalah masalah yang sedang kita hadapi bersama dan ingin kita tekan, tapi terkadang kondisi di masyarakat ini kan banyak faktor yang membuat warga akhirnya terpaksa menikahkan anaknya walaupun usianya belum cukup," jelasnya.
Menurutnya, kebijakan itu untuk menekan angka pernikahan anak di bawah umur. Sebab, ada beberapa fakta yang menyebutkan, pernikahan dini memang rentan terjadi masalah baru, seperti berupa perceraian hingga kekerasan dalam rumah tangga.
“Jadi kita sampaikan kepada yang mengajukan rekom bahwa kalau menikah di bawah umur tidak bisa mengajukan atau menerima bansos. Ini upaya kami agar pernikahan anak di bawah umur itu tidak jadi trend, dan warga memikirkan ulang untuk menikahkan anaknya yang belum cukup umur,” pungkasnya (son/fid).




