
radarjember.id - Seluruh guru yang terdampak penataan ASN di lingkungan Pemkab Lumajang tidak dirumahkan. Hanya saja, kali ini gaji atau honor guru tersebut bakal diupayakan melalui Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP). Asalkan, data tercantum dalam dapodik.
Total tenaga honorer yang telah dirumahkan mencapai 437 orang. Jumlah itu merupakan akumulasi dari 35 OPD di lingkungan Pemkab Lumajang. Sedangkan, 223 orang di antaranya berasal dari tenaga honorer Dindikbud Lumajang yang memiliki jumlah paling banyak.
Kabid Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Dindikbud Lumajang Heppy Septevin Gumilang membantah telah merumahkan ratusan tenaga honorer non-database Badan Kepegawaian Negara (BKN). Namun, honor itu bakal diupayakan melalui jalur lain.
“Ini memang berdasarkan pemetaan, ada 223 tenaga kependidikan dan guru honorer yang non-database dan tidak mendaftar di CPNS maupun P3K dengan beragam alasan. Jadi 223 ini statusnya bukan dirumahkan, karena masih ada celah aturan lewat regulasi BOSP. Bisa didanai asalkan punya dapodik,” katanya.
Keputusan untuk merumahkan pegawai honorer non-database disebut menjadi salah satu treatmen penataan pegawai yang gajinya bersumber dari APBD. Berbeda dengan Dindikbud Lumajang. Sebab, lembaga naungannya juga memiliki pendanaan selain dari APBD, sehingga tidak melakukan PHK.
Baca Juga: Saatnya Tingkatkan Kunjungan Wisman ke Jember, Gandeng Asosiasi Travel hingga Angkutan Umum
“Itukan treatmennya beda-beda, mereka yang tidak punya lembaga di bawah jelas keputusan itu harga mati. Sedangkan kita kan pendampingan pendanaannya ada APBD, juga ada BOSP. Jadi punya regulasinya sendiri sesuai UU nomor 20 tahun 2023, ini tidak berdampak,” tambahnya.
Saat ini, seluruh lembaga pendidikan di bawah naungan Dindikbud Lumajang sedang menyusun keuangan yang berasal dari BOSP untuk mengkaver tenaga honorer non-database BKN. Sehingga, tenaga honorer berupa tenaga pendidikan maupun guru tidak terdampak.
“Kami masih akan membantu lembaga sekolah untuk memetakan keuangannya, bila memang di lembaga saat ini mereka mampu didanai. Tentunya guru-guru ini akan dikembalikan. Jika tidak, ini akan dicarikan peluang untuk bekerja di lembaga lain yang membutuhkan,” pungkasnya. (has/son/fid)




