
radarjember.id - Sumber pendapatan dari sektor Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) masih menjadi andalan bagi pemkab Lumajang. Bahkan, meskipun terdapat temuan berkas yang tidak sesuai pengajuan. Namun, capaiannya setiap tahun terus meningkat.
Tahun 2023 realisasinya mencapai Rp 24.33 miliar dari target Rp 20 Miliar. Tahun 2024 realisasinya Rp 24.502 miliar dari target yang sama. Sedangkan di awal tahun ini sampai tanggal 29 Januari 2025, realisasi yang tercapai diangka Rp 1.2 Miliar dari target Rp 21 Miliar.
Baca Juga: Aksi Pengemudi Ngeban di Badan Jalan Lumajang Meresahkan
Bidang Pendataan Dan Penilaian Berkas BPRD Lumajang Nanang Dwi Laksono menjelaskan, cukup banyak warga yang melakukan pengajuan tidak sesuai berkas. Dampaknya berpengaruh terhadap pendapatan realisasi pajak BPHTB.
“Kelengkapan berkas harapannya sesuai. Terkadang yang bikin lama di penilaian kita. Kadang berkasnya tidak sesuai objek, bahkan ada juga objek dan realita yang disampaikan berbeda,” ucapnya.
Perolehan BPHTB bergantung dari jual beli masyarakat, baik tanah maupun bangunan. Tarifnya sebesar 5 persen dari nilai perolehan objek pajak (NPOP) dikurangi nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak (NPOPTKP). Sedangkan di Lumajang besaran NPOPTKP mencapai Rp 80 juta untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak (WP).
Namun, upaya agar capaian terus melampui target setiap tahun terus dimaksimalkan. Melalui penilaian berkas secara akurat agar sesuai dengan yang diajukan. “Kita selalu melakukan penilaian ini menjadi langkah agar objek dan berkas sesuai,” pungkasnya. (dea/son/fid)




