Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Wabah PMK Perlu ditangani Serius, DPRD Lumajang Minta Maksimalkan Dana BTT

Adeapryanis
Penulis: Adeapryanis❯

TANGANI: Petugas kesehatan hewan menangani ternak terinfeksi PMK Lumajang.(MUHAMMAD HASBI/RAME)
TANGANI: Petugas kesehatan hewan menangani ternak terinfeksi PMK Lumajang.(MUHAMMAD HASBI/RAME)


Advertisement

radarjember.id - Penetapan kasus penyakit mulut dan kuku (PMK) menjadi status kejadian luar biasa (KLB) oleh Pemprov Jatim mendapat sorotan serius dari DPRD Lumajang. Lembaga legislatif itu menyarankan dukungan penanganan dana operasional menggunakan anggaran belanja tidak terduga (BTT).

Apalagi, temuan 1.231 ekor ternak terinfeksi virus penyakit kuku dan mulut (PMK) belum tuntas tertangani. Selain upaya vaksinasi ternak sehat yang masih harus dilakukan, proses penyembuhan juga masih berlangsung. Artinya, anggaran yang dibutuhkan juga harus tersedia.

Advertisement

Kabid Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Lumajang Endra Novianto mengatakan, penetapan KLB di tingkat provinsi disebabkan temuan PMK cukup tinggi hampir merata di setiap kabupaten atau kota di Jatim.

"Ini seluruh Jatim ada peningkatan kasus, jadi pemprov menetapkan KLB, tentu ini mengacu juga ke beberapa daerah yang kesulitan logistik, bagi kabupaten kota yang merutinkan akses penganggaran darurat dan disinfektan salah satunya. Sehingga, dari provinsi melihat situasi itu makanya netapin KLB," terangnya.

Ketua Komisi B DPRD Lumajang Deddy Firmansyah menjelaskan, penanganan kasus PMK perlu disertai dengan anggaran operasional. Salah satunya dapat menggunakan BTT 2025 yang jumlahnya Rp 15 miliar. Tujuannya, agar penanganan petugas kesehatan hewan bisa lebih optimal, door to door.

"Ini ternyata tidak ada dana operasional dalam upaya penanganan PMK, jadi kita usulkan bisa menggunakan dana BTT karena sudah masuk darurat bencana non alam untuk temuannya," jelasnya.

Saat ini penetapan nominal dana yang bakal dipakai belum ditentukan. Sebab, surat keputusan penetapan status KLB PMK dari Pemprov Jatim baru saja terbit. Meski begitu, tahap koordinasi sudah dilakukan dengan dinas pemangku untuk proses pelaksanaannya.

"Nah karena surat keputusan penetapan status wabah dari gubernur baru keluar 23 Januari kemarin. Mungkin masih dalam proses, jadi belum sampai ke angka. Ini masih mau dibahas dulu," pungkasnya. (has/son/fid)

Advertisement
Editor : Adeapryanis

Artikel Terkait

Rekomendasi Wisata Alam Lumajang untuk Libur Nataru, Berikut Pilihan Destinasinya

Rekomendasi Wisata Alam Lumajang untuk Libur Nataru, Berikut Pilihan Destinasinya

Kabupaten Lumajang memiliki sejumlah destinasi menarik yang bisa menjadi pilihan untuk mengisi libur Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 (Nataru).  Beberapa tempat menawarkan suasana rekreasi yang cocok dikunjungi bersama ke

Kecamatan Senduro Penyumbang Kapulaga Terbanyak

Kecamatan Senduro Penyumbang Kapulaga Terbanyak

Produksi rempah kapulaga di Lumajang cukup melimpah. Bahkan pemasarannya tembus ke pasar Internasional. Saat ini, salah satu kecamatan penyumbang kapulaga terbesar adalah kecamatan Senduro dengan total 1.525.563 kilogram

Konektivitas Kian Luas, Stasiun Klakah Hadirkan Lebih Banyak Pilihan Perjalanan Mulai 1 Desember

Konektivitas Kian Luas, Stasiun Klakah Hadirkan Lebih Banyak Pilihan Perjalanan Mulai 1 Desember

Stasiun Klakah bersiap melayani peningkatan mobilitas masyarakat seiring dengan bertambahnya perjalanan kereta api yang berhenti di stasiun tersebut mulai 1 Desember 2026. Melalui pemberlakuan Grafik Perjalanan Kereta Ap

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer