
radarjember.id- Tidak sedikit persyaratan pencairan dana desa (DD) yang harus dipenuhi. Setidaknya ada sejumlah persyaratan yang ditetapkan. Namun hingga saat ini belum ada satu pun pemerintahan desa yang selesai. Sehingga, di awal bulan ini tidak ada yang dapat merealisasikan program desa.
Empat persyaratan itu di antaranya, perekaman realisasi DD, KPM BLT DD, prevelansi stunting tahun sebelumnya. Kemudian, perekaman pagu DD yang diperuntukan penggunaannya di aplikasi OM-SPAN. Lalu, Perdes APBDes tahun 2025 dan terakhir SK Kades tentang penetapan KPM BLT DD.
Kabid Pembinaan Pemerintah Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Lumajang Aksanul Inam menjelaskan, ketentuan penyaluran DD baru bisa dilakukan setelah semua desa penerima tuntas memenuhi persyaratan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat.
"Ini semua persyaratan harus tuntas tuntas dulu di 198 desa, sampai tanggal 21 Januari 2025 kemarin belum ada sama sekali desa yang memenuhi semua syarat. Sehingga, tahapannya masih berproses di tingkat desa dan kecamatan. Jadi, belum ada yang tersalurkan karena belum layak," katanya.
Menurutnya, pemerintah pusat telah menetapkan besaran DD tahun 2025 untuk ratusan desa di Lumajang. Jumlah alokasi yang diberikan mencapai Rp 219 miliar. Total gelontoran anggaran itu bertambah Rp 4 miliar dari tahun lalu yang dianggarkan Rp 215 miliar.
Aksan menambahkan, penyaluran DD dilakukan secara dua tahap. Bergantung predikat desa. Bagi desa kategori mandiri dapat mencairkan DD tahap pertama 60 persen dan tahap kedua 40 persen. Untuk status desa selain mandiri kebalikannya, tahap pertama 40 persen, tahap kedua 60 persen.
"Selanjutnya juga harus melakukan perekaman pagu DD yang diperuntukan bagi tujuh kategori penerima prioritas di aplikasi OM-SPAN. Kemudian peraturan desa tentang APBDesa tahun anggaran 2025 juga harus sudah diundangkan. Terakhir SK kades tentang penetapan KPM BLT DD,” pungkasnya. (has/son/fid)




