
radarjember.id - Kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) dari 11 persen menjadi 12 persen memang membuat banyak spekulasi muncul. Termasuk bagi daerah Lumajang. Tidak sedikit yang khawatir dengan dampaknya terhadap proses pertumbuhan ekonomi.
Sekertaris Daerah Lumajang (Sekda) Agus Triyono mengatakan, penerapan PPN 12 persen nanti hanya dikategorikan untuk kriteria barang mewah saja, namun jenisnya belum bisa dipastikan. Sebab, penerapannya di daerah masih harus menunggu arahan teknis dari pemerintah pusat.
Meski begitu, proses pemungutan PPN 12 persen akan langsung dilakukan oleh pusat. Sehingga, tidak akan mempengaruhi anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) Lumajang.
“Informasi yang kami terima, kenaikan PPN 12 persen itu yang pajak pusat, jadi yang memungut itu nanti kementerian keuangan dan uangnya masuk ke APBD tidak ke daerah. Tentu dengan itu kita mengikuti, karena ketentuan itu sudah ditetapkan,” kata Agus Triyono.
Kenaikan PPN 12 persen diperkirakan akan menimbulkan dampak ekonomi bagi masyarakat. Namun, pemerintah daerah hanya bisa menunggu hasil dari pemangku kebijakan di pusat untuk penanggulangannya.
“Iya, yang jelas pasti ada dampaknya, mudah-mudahan para pengambil kebijakan di pusat bisa memperhatikan itu, karena tidak mungkin menteri keuangan dan pemerintah membatalkan yang sudah ada di Undang-undang. Ya kalau mau diubah berarti harus merevisi Undang-undang,” tambahnya.
Penerapan PPN 12 persen diketahui akan mulai diberlakukan di awal 2025 mendatang. Sehingga, jika sudah diterapkan, mau tidak mau pemerintah daerah juga harus mengikuti aturan itu.
"Itu sudah amanat undang-undang, pemerintah itu tinggal menjalankan saja. Ini bukan ketentuan baru, sudah ada sejak tiga tahun lalu dan harus dilaksanakan di 2025," pungkas Agus Triyono. (has/)




