Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Begini Kata Sekda Lumajang Soal Penerapan PPN 12 Persen

Adeapryanis
Penulis: Adeapryanis❯

JELASKAN: Sekretaris Daerah Lumajang Agus Triyono saat ditemui sejumlah awak media, beberapa waktu lalu.(MUHAMMAD HASBI/RAME)
JELASKAN: Sekretaris Daerah Lumajang Agus Triyono saat ditemui sejumlah awak media, beberapa waktu lalu.(MUHAMMAD HASBI/RAME)


Advertisement

radarjember.id - Kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) dari 11 persen menjadi 12 persen memang membuat banyak spekulasi muncul. Termasuk bagi daerah Lumajang. Tidak sedikit yang khawatir dengan dampaknya terhadap proses pertumbuhan ekonomi.

Sekertaris Daerah Lumajang (Sekda) Agus Triyono mengatakan, penerapan PPN 12 persen nanti hanya dikategorikan untuk kriteria barang mewah saja, namun jenisnya belum bisa dipastikan. Sebab, penerapannya di daerah masih harus menunggu arahan teknis dari pemerintah pusat.

Advertisement

Meski begitu, proses pemungutan PPN 12 persen akan langsung dilakukan oleh pusat. Sehingga, tidak akan mempengaruhi anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) Lumajang.

“Informasi yang kami terima, kenaikan PPN 12 persen itu yang pajak pusat, jadi yang memungut itu nanti kementerian keuangan dan uangnya masuk ke APBD tidak ke daerah. Tentu dengan itu kita mengikuti, karena ketentuan itu sudah ditetapkan,” kata Agus Triyono.

Kenaikan PPN 12 persen diperkirakan akan menimbulkan dampak ekonomi bagi masyarakat. Namun, pemerintah daerah hanya bisa menunggu hasil dari pemangku kebijakan di pusat untuk penanggulangannya.

Advertisement

“Iya, yang jelas pasti ada dampaknya, mudah-mudahan para pengambil kebijakan di pusat bisa memperhatikan itu, karena tidak mungkin menteri keuangan dan pemerintah membatalkan yang sudah ada di Undang-undang. Ya kalau mau diubah berarti harus merevisi Undang-undang,” tambahnya.

Penerapan PPN 12 persen diketahui akan mulai diberlakukan di awal 2025 mendatang. Sehingga, jika sudah diterapkan, mau tidak mau pemerintah daerah juga harus mengikuti aturan itu.

"Itu sudah amanat undang-undang, pemerintah itu tinggal menjalankan saja. Ini bukan ketentuan baru, sudah ada sejak tiga tahun lalu dan harus dilaksanakan di 2025," pungkas Agus Triyono. (has/)

 

Advertisement
Editor : Adeapryanis

Artikel Terkait

Rekomendasi Wisata Alam Lumajang untuk Libur Nataru, Berikut Pilihan Destinasinya

Rekomendasi Wisata Alam Lumajang untuk Libur Nataru, Berikut Pilihan Destinasinya

Kabupaten Lumajang memiliki sejumlah destinasi menarik yang bisa menjadi pilihan untuk mengisi libur Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 (Nataru).  Beberapa tempat menawarkan suasana rekreasi yang cocok dikunjungi bersama ke

Kecamatan Senduro Penyumbang Kapulaga Terbanyak

Kecamatan Senduro Penyumbang Kapulaga Terbanyak

Produksi rempah kapulaga di Lumajang cukup melimpah. Bahkan pemasarannya tembus ke pasar Internasional. Saat ini, salah satu kecamatan penyumbang kapulaga terbesar adalah kecamatan Senduro dengan total 1.525.563 kilogram

Konektivitas Kian Luas, Stasiun Klakah Hadirkan Lebih Banyak Pilihan Perjalanan Mulai 1 Desember

Konektivitas Kian Luas, Stasiun Klakah Hadirkan Lebih Banyak Pilihan Perjalanan Mulai 1 Desember

Stasiun Klakah bersiap melayani peningkatan mobilitas masyarakat seiring dengan bertambahnya perjalanan kereta api yang berhenti di stasiun tersebut mulai 1 Desember 2026. Melalui pemberlakuan Grafik Perjalanan Kereta Ap

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer