
radarjember.id – Penyusunan target pajak mineral bukan logam dan batuan (MBLB) tahun ini tampaknya perlu dievaluasi. Sebab, realisasi pajak pasir tersebut ternyata melebihi target. Bahkan, hingga akhir tahun nanti capaiannya diklaim mampu tembus sekitar Rp 24 miliar.
Sebelumnya, pada tahun 2023 lalu, Pemkab Lumajang menarget pajak pasir sebesar Rp 24,8 miliar. Sedangkan tahun ini, target pajak MBLB diturunkan menjadi Rp 21,5 miliar. Padahal, hingga akhir bulan November lalu, capaiannya sudah tembus Rp 21,9 miliar. Lebih dari target yang dipatok.
Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) Lumajang Endhi Setyo Arifianto mengatakan, realisasi pajak pasir terus mengalami peningkatan setiap tahun. Pada tahun 2022 sebesar Rp 15 miliar, lalu tahun 2023 naik menjadi Rp 18 miliar. Terakhir, tahun ini di bulan November sudah mencapai Rp 21,9 miliar.
“Itu kalau yang terealisasi di tahun 2023 jumlahnya bisa Rp 22 miliar sekian, realisasinya tidak murni dari hasil pemungutan pajak. Tetapi ada piutang yang tersisa. Sekarang, adanya larangan bagi penambang untuk meninggalkan piutang menjadi salah satu faktor yang membuat realisasi tahun ini meningkat,” katanya.
Menurutnya, pengalaman tahun lalu, capaian target pajak pasir terhambat karena terdapat masalah piutang sejumlah penambang. Jika dikalkulasi, di luar Rp 18 milar pendapatan pungutan pajak di 2023, terdapat juga pungutan piutang para penambang beberapa miliar.
Endhi menjelaskan, penerapan sistem E-MBLB diyakini sangat efektif untuk mendongkrak pendapatan pasir. Termasuk penempatan pos pantau yang tersebar di sembilan titik yang berdekatan dengan titik tambang. Harapannya, kebocoran pajak pasir selama proses monitoring SKAB bisa ditekan.
“Teknis monitoringnya itu setiap armada yang melintas di simpul tambang tempat didirikan pos, armada kita hentikan untuk menunjukan kartu yang langsung kita tap, secara otomatis saldo di kartu akan langsung masuk menjadi pendapatan daerah,” pungkasnya (has/son/fid)



