
radarjember.id - Pelaksanaan pemilu serentak Februari lalu memang terdapat sejumlah pelanggaraan di sejumlah TPS di Lumajang. Kini temuan tersebut dijadikan potensi pelanggaran yang menjadi fokus pengawasan. Setidaknya ada delapan potensi pelanggaran yang diprediksi bisa terjadi selama pelaksanaan pilkada mendatang.
Delapan potensi itu meliputi peristiwa berkaitan dengan ancaman penggunaan hak pilih berulang kali, tingkat keamanan, ancaman politik uang, politisasi sara, netralitas penyelenggara ASN, TNI-Polri, gangguan distribusi logistik, lokasi TPS yang terpencil, serta gangguan jaringan listrik hingga gangguan jaringan internet.
Koordinator Pencegahan, Parmas dan Humas Bawaslu Lumajang Muhammad Syarifudin Lubis mengatakan, pemetaan kerawanan memunculkan delapan potensi atau variabel. Potensi mengacu kepada indikator yang diambil dari seluruh desa di Lumajang. Sebagian potensi itu didapat dari pelaporan kerawanan TPS selama enam hari.
"Pengambilan data TPS rawan dilakukan selama 6 hari pada 10 - 15 November 2024. Variabel dan indikator TPS rawan adalah sebagai berikut. Pertama, penggunaan hak pilih, riwayat kekerasan dan intimidasi, politik uang, politisasi sara, netralitas, logistik, lokasi TPS sulit dijangkau dan jaringan listrik dan internet," katanya.
Menurutnya, ada 41 TPS yang ada di Kecamatan Pronojiwo, Pasirian, Tempeh, Klakah, Lumajang, Senduro, Gucialit, Kedungjajang dan Kecamatan Ranuyoso yang berpotensi terkendala jaringan internet. Sedangkan ada 6 TPS yang ada di Kecamatan Tempeh, Lumajang dan Kecamatan Senduro berpotensi terkendala jaringan listrik.
"Pemetaan TPS rawan ini menjadi bahan bagi bawaslu, KPU, pasangan calon, pemerintah, aparat penegak hukum, pemantau pemilihan, media dan seluruh masyarakat di seluruh tingkatan untuk melakukan mitigasi agar pemungutan suara lancar tanpa gangguan yang menghambat pemilihan," pungkasnya (son/fid)

