
Sebelumnya, realisasi anggaran penyelenggaraan dan pengawasan dibagi menjadi dua tahap. Pertama tahun 2023, kedua di tahun ini, totalnya sebesar Rp 64,4 miliar. Sementara, anggaran keamanan dibagi menjadi dua. Pertama untuk Polres Lumajang Rp 3,5 miliar. Kemudian, untuk TNI Rp 1,5 miliar.
Kabag Ops Polres Lumajang Kompol Jauhari Maarif mengatakan, setiap tahapan pelaksanaan pilkada, baik sebelum pencoblosan, hari-H, maupun pascapencoblosan memiliki potensi kerawanan. Potensi kerawanan tersebut telah dipetakan. Bahkan, antisipasinya juga disiapkan dengan baik.
“Selama pelaksanaan tahapan pilkada, saat ini, dan pascapelaksanaan pilkada itu ada beberapa kerawanan yang sudah kami petakan. Termasuk bagaimana solusi dan langkah-langkah yang akan kami lakukan ketika itu terjadi. Sebisa mungkin kami deteksi sejak dini,” katanya.
Sementara itu, Dandim 0821 Lumajang Letkol Inf Ronny Wijaya Koesuma mengatakan, pemetaan kerawanan pilkada dilakukan secara detail. Bahkan, pihaknya juga membagi sejumlah kecamatan yang masuk kategori aman, rawan, dan sangat rawan.
“Tingkat kerawanan ini berbeda-beda. Penanganannya pun beda. Makanya, kami harapkan koordinasi lintas instansi ini dapat mempermudah dan memperlancar pelaksanaan pilkada tanggal 27 November 2024 nanti. Semuanya harus bisa menjaga kondusivitas wilayah masing-masing,” katanya.
Pj Bupati Lumajang Indah Wahyuni mengatakan, pendanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lumajang mencapai puluhan miliar. Perinciannya untuk kebutuhan KPU Lumajang, Bawaslu Lumajang, Polres Lumajang, dan TNI. “Total alokasi anggaran Rp 69,4 miliar,” pungkasnya. (son/c2/fid)

