Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Apa Kabar Revisi Perda RTRW Jember?

R
Penulis: Radar Digital❯
"Seperti itu (pujasera difasilitasi pemerintah, Red) di Jember belum ada. Kami ingin dorong pemerintah menirunya.”  ALFIAN ANDRI WIJAYA  Anggota Komisi B DPRD Jember
"Seperti itu (pujasera difasilitasi pemerintah, Red) di Jember belum ada. Kami ingin dorong pemerintah menirunya.” ALFIAN ANDRI WIJAYA Anggota Komisi B DPRD Jember

SUMBERSARI, Radar Jember - Rencana pemerintah daerah yang akan merevisi Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jember Tahun 2015-2035 sejauh ini belum diketahui wujudnya.


Advertisement

Sejak diteken pada 2015 lalu atau menjelang berakhirnya era Bupati Jember MZA.

Djalal, berjalannya waktu sekitar empat tahun kemudian perda ini dirasa banyak kekurangan. Eksekutif dan legislatif kemudian berinisiatif merevisinya memasuki transisi Bupati Faida ke Bupati Hendy Siswanto.

Namun, hingga memasuki akhir masa pemerintahan Bupati Hendy, revisi Perda RTRW tak kunjung rampung.

Advertisement

“Posisi ketika masih di provinsi, karena harus fasilitasi oleh Biro Hukum Pemprov Jatim. Ini yang memakan waktu cukup lama,” kata Alfian Andri Wijaya, Wakil Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Jember.

Keberadaan Perda RTRW sebenarnya cukup penting. Selain untuk pemetaan wilayah dan penataan kawasan perdesaan dan kota, perda ini juga memberikan kepastian terhadap iklim investasi di Jember, dengan tetap memperhatikan kelestarian kawasan dan jaminan perlindungan sosial.

Alfian juga mengakui, sejak beberapa tahun terakhir revisi Perda RTRW ini berulang kali masuk dalam Program Legislasi Daerah (Prolegda).

Advertisement

Namun, belum membuahkan hasil yang signifikan. Belakangan diketahui, Perda RTRW sedang dimohonkan untuk persetujuan substansi ke Kementerian ATR/BPN RI.

“Prosesnya cukup panjang. Harus didisposisi ke daerah lagi, lalu dibawa ke dewan. Dibentuk pansus melibatkan stakeholder dan/atau dibahas lebih detail lagi. Jadi, cukup panjang tahapannya,” urai dia.

Sebelumnya, dalam suatu kesempatan Bupati Jember Hendy Siswanto sempat menegaskan bahwa revisi Perda RTRW harus berorientasi pada kepentingan publik, meningkatkan investasi, dan mengakomodasi pertumbuhan Jember yang semakin pesat.

“Harapannya dapat memberikan dampak pada ekonomi masyarakat. Namun, dengan tetap menjaga keseimbangan pembangunan dengan mengarahkan pembangunan agar berdaya guna, berhasil guna, selaras, serasi, seimbang, dan berkelanjutan,” terangnya.  (mau/c2/dwi)

Advertisement
Editor : Radar Digital

Artikel Terkait

Rencana Revitalisasi Pasar Tanjung Jember: Dibongkar Total, Bakal Mirip Mal, Cagar Budaya Tetap Utuh

Rencana Revitalisasi Pasar Tanjung Jember: Dibongkar Total, Bakal Mirip Mal, Cagar Budaya Tetap Utuh

Pasar Tanjung tidak hanya sekadar direvitalisasi fisiknya, tetapi diangkat kelasnya agar memiliki standar kenyamanan layaknya pusat perbelanjaan modern. Kendati demikian, karakteristik historis bangunan tetap dijaga ke

Sekolah Diliburkan hingga Korban Jiwa, MUI Jember Desak Polisi Tindak Kebisingan Sound Horeg

Sekolah Diliburkan hingga Korban Jiwa, MUI Jember Desak Polisi Tindak Kebisingan Sound Horeg

Lembaga ulama ini mengingatkan bahwa kebebasan berekspresi dan kepentingan ekonomi segelintir pelaku usaha tidak boleh memakan tumbal keselamatan publik.

Respons Bupati Jember soal Demo Sound Horeg: Pilih Dengar, Rangkul, dan Atur

Respons Bupati Jember soal Demo Sound Horeg: Pilih Dengar, Rangkul, dan Atur

Ia meyakinkan Pemkab Jember bertekad merumuskan titik tengah agar kepentingan kedua kubu dapat terakomodasi dengan baik

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer