
LUMAJANG, Radar Semeru - Banyaknya PMI yang tersebar di berbagai negara membuat jumlah warga yang keluar masuk negara seharusnya terdata di pemerintahan desa. Karena jumlahnya tiap tahun merangkak naik, ini bisa menjadi alternatif pendataan jika terjadi kasus yang menimpa PMI.
Sejauh ini, data itu hanya tersedia di Disnaker Lumajang bagi PMI legal. Beberapa pemdes belum mempunyai data tersebut. Sehingga menyulitkan pihak terkait jika yang terjadi pemulangan PMI ilegal.
Kasus pemulangan PMI yang dideportasi maupun meninggal juga banyak. Tak jarang, informasi dan data diri membuat pihak terkait sulit melakukan penyelidikan. Alhasil, semua tim bergerak, termasuk Dewan Pimpinan Cabang Serikat Buruh Migran Indonesia (DPC SBMI) Lumajang.
“Kalau secara legal semua terdata. Data diri, penempatan kerja, dan berkas lainnya. Pengalaman saya begitu. Sehingga, jika apa pun menimpa saya ada payung hukumnya dan jelas penanganannya,” kata Etty, mantan PMI.
Ketua DPC SBMI Lumajang Madiono mengaku, pihaknya menemukan beberapa desa yang tak punya data tersebut. Alih-alih mendapatkan data, rupanya pemahaman terkait data PMI rendah. Kendala ini seharusnya bisa segera teratasi, sebab menyangkut keberlangsungan warga.
“Saya pernah minta data ke pemdes hanya diberikan secara lisan. Padahal, seharusnya data itu tertulis, direkap, berapa warganya yang menjadi PMI. Kalau ada datanya kan memudahkan identifikasi,” pungkasnya. (dea/c2/fid)



