Program Persalinan Gratis di Lumajang Dibatasi Hanya untuk Warga Tak Mampu

Memasuki tahun 2024 dan habisnya masa jabatan Bupati Thoriqul Haq serta Wakil Bupati Lumajang Indah Amperawati, persalinan gratis tak lagi diberlakukan bagi semua orang. Saat ini sudah dibatasi. Warga yang bisa menerima hanya mereka kalangan menengah ke bawah.
PROGRAM persalinan gratis per tahun ini mulai dibatasi oleh pemerintah. Yaitu hanya diperuntukkan bagi warga yang kurang mampu. Mereka adalah yang sudah terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Sebelumnya, program persalinan gratis itu bisa dinikmati semua kalangan di layanan kesehatan milik pemerintah, seperti puskesmas dan rumah sakit umum. Tentu dengan syarat mereka adalah warga asli Lumajang. Tak heran jika program itu disambut riang gembira.
Namun, sejak awal tahun ini program itu dipersempit. Mereka yang mampu tidak dapat jatah lagi. Semua diberikan bagi warga kalangan menengah ke bawah. Ini berdasarkan Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah per tanggal 6 Januari 2024. Hal yang menjadi perhatian adalah terkait penerapan tarif retribusi baru pada layanan kesehatan.
“Sejak perda itu ditetapkan maka layanan kesehatan seperti persalinan mulai ada pembiayaan. Baik transportasi maupun pembiayaan lainnya. Bagi yang mampu tidak jadi masalah. Namun, kita tekankan warga kurang mampu,” ucap Koordinator Substansi KIA Gizi Dinkes P2KB Lumajang Farianingsih saat ditemui, kemarin.
Selain itu, Kepala Bidang Layanan dan Sumber Daya Kesehatan Dinkes P2KB Lumajang membenarkan hal itu. Ini dilakukan demi memfasilitasi warga menengah ke bawah. Agar lebih terjamin kesehatannya tanpa perlu kebingungan mengurus pembiayaan. Dengan berdasar pada data DTKS yang sudah didapat dari masing-masing desa.
“Kita mempermudah warga Lumajang. Sehingga pembiayaannya ringan. Karena, bersalin itu butuh biaya banyak, belum lagi jika ada rujukan dan tidak punya dana,” pungkasnya. (dea/c2/fid)
