Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Moratorium pada Pembangunan SMA Munculkan Banyak Spekulasi

R
Penulis: Radar Digital❯
MUHAMMAD HASBI/RAME Wakil Ketua DPRD Lumajang H Akhmat  Muncul Banyak Spekulasi ROGOTRUNAN, Radar Semeru – Jika menilik dampak dari moratorium atau pemberhentian pembangunan sementara bagi bangunan se
MUHAMMAD HASBI/RAME Wakil Ketua DPRD Lumajang H Akhmat Muncul Banyak Spekulasi ROGOTRUNAN, Radar Semeru – Jika menilik dampak dari moratorium atau pemberhentian pembangunan sementara bagi bangunan se

ROGOTRUNAN, Radar Semeru – Jika menilik dampak dari moratorium atau pemberhentian pembangunan sementara bagi bangunan sekolah di jenjang SMA bagi dunia pendidikan, rupanya cukup kompleks. Pendidikan menjadi penghambat dalam upaya meningkatkan indeks pembangunan manusia (IPM) di Lumajang.


Advertisement

Konsentrasi Pemkab Lumajang yang masih berkutat pada pengentasan stunting tentu harusnya juga ikut memperhatikan faktor penyebabnya. Ya, naiknya angka pernikahan dini. Jenjang sekolah menengah pertama (SMP) dinilai paling rawan memunculkan kasus dispensasi kawin tersebut.

Sehingga, dampaknya dikatakan dapat menambah kerawanan pada angka tengkes atau stunting.Wakil Ketua DPRD Lumajang, H Akhmat menjelaskan, dalam urusan pembangunan unit bangunan SMK dan SMA dikatakan sudah menjadi tanggungan Cabdin Pemprov Jatim. Keterbukaan juga dikatakan sudah diberikan. “Jadi, mereka terbuka jika pemda ingin membangun lembaga SMA ataupun SMK,” terangnya.

Jika ada semacam moratorium pada pembangunan SMA, tentunya menjadi pertanyaan mendalam yang harus diklarifikasi keadaan sebenarnya. Terlebih, ada rencana pembangunan nasional yang harusnya terkonsentrasi dengan daerah.

Advertisement

“Jika tidak dilakukan, tentunya hanya omong kosong saja untuk menangani stunting yang asalnya bermula dari jenjang pendidikan,” tambahnya.

Kondisi lain yang harus diperhatikan adalah jika ingin memiliki Cabdin secara mandiri di Kabupaten, khususnya di Lumajang yang masih tergabung dengan Jember, kriteria memiliki 100 lebih bangunan SMA N harus terpenuhi.

“Tentu sangat disayangkan jika ada semacam moratorium dan segera akan kita lakukan action untuk klarifikasi. Pasalnya taraf kehidupan di masyarakat tentunya berbeda. Jika ingin lekas kerja, mereka akan memilih SMK. Sedangkan jika ingin melanjutkan pendidikan lebih tinggi (kuliah, Red) maka tentu SMA dipilih. Itulah filosofi kenapa harus ada SMA ataupun SMK,” ungkap Akhmat. (has/fid)

Advertisement

 

 

Advertisement

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer