
Sebagai wilayah sentra sapi potong, tingkat produksi daging di Lumajang terbilang cukup melimpah. Tak heran jika sering kali menjadi pemasok daging bagi daerah lain. Tapi, hingga menjelang 2023 tutup kalender, mayoritas unit pelaksana tugas (UPT) rumah potong hewan (RPH) masih tak dilengkapi sertifikasi halal.
KETERSEDIAAN pasokan daging sangat penting bagi suatu wilayah. Tingkat produksi yang tinggi harusnya menjamin mutu dan kehalalan hasil produksinya. Tentu dapat memunculkan pertanyaan jika tujuh dari delapan RPH yang beroperasi di Kota Pisang rupanya tak berlabel halal selama bertahun-tahun berjalan.
Bahkan, meski terdapat satu RPH yang sudah memiliki sertifikasi halal, itu pun baru realisasi September 2023 lalu. Terlebih, kedelapan RPH statusnya milik Pemkab Lumajang. Padahal Oktober 2024 mendatang menjadi batas seluruh industri makanan maupun minuman harus memiliki sertifikasi halal.
Meski demikian, keamanan produksi daging pangan diklaim sudah dapat terjamin selama ini. Sehingga sudah memenuhi kriteria yang aman, sehat, utuh, dan halal (asuh).
“Jadi, pemastian itu dilakukan secara langsung oleh UPT RPH yang kontrolnya juga dipantau langsung oleh pemerintah,” terang Kabid Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Lumajang Endra Novianto.
Terbatasnya jumlah juru sembelih halal sebelumnya menjadi penyebab mayoritas RPH tak bersertifikasi selama bertahun-tahun. Memang kondisi itu sudah tidak bisa jadi alasan saat ini. Pasalnya, hampir seluruh RPH sudah memiliki juru sembelih yang memiliki kriteria tersebut.
Sementara itu, sisa tujuh RPH dikatakan sudah diajukan untuk mendapat sertifikasi dan ada pada tahap audit. Namun, hasilnya belum diketahui kapan akan muncul.
“Terkait hasil audit, belum bisa dipastikan kapan akan muncul dan bagaimana hasilnya. Jadi, untuk penilaian itu langsung dilakukan pihak auditor. Hanya saja, kriteria administrasi sudah kita penuhi semua. Perihal memenuhi standar atau tidak, itu bagian penilaian yang akan menentukan,” tambahnya. (has/c2/fid)



