Progres Penanganan Stunting di Lumajang Tak Berjalan meski Programnya Beragam

Stunting masih menjadi persoalan rumit yang tak kunjung teratasi di Lumajang. Upaya penanganannya sih beragam, tapi progresnya tampak tak berjalan. Pasalnya, sejak 2022 hingga menjelang tutup kalender 2023, mandek di angka 23 persen. Kondisi ini tentu berbanding terbalik dengan penurunan signifikan pada 2021 menuju 2022 lalu.
FAKTOR penyebabnya yang beragam dinilai menjadi kendala dalam upaya penurunan kasus stunting di masyarakat. Masih tingginya pernikahan anak di bawah umur diklaim menjadi penyebab utama yang dapat memunculkan kasus tengkes di Lumajang. Bahkan, pada trimester pertama 2023, Kota Pisang menduduki posisi kelima di Jatim dengan angka pernikahan muda.
Organ kewanitaan yang belum siap sepenuhnya menjadi penyebab kemunculan tengkes dapat terjadi saat anak terlahir dari pasangan muda. "Jadi, semisal masih muda lalu menikah dan hamil, itulah yang dapat membuat berat badan lahir rendah (BBLR) pada bayi. Nah, kondisi ini risiko terjadi stunting," terang Kabid Pelayanan Kesehatan Dinkes P2KB Lumajang dr Marshall Trihandono.
Pelayanan kesehatan bagi calon pengantin (catin) yang masih minim juga jadi penyebab kasus stunting yang tak mendapat progres. "Pemeriksaan catin yang memang kita masih kurang juga menjadi kendala," ungkapnya kepada Jawa Pos Radar Semeru.
Program pemberian makanan tambahan (PMT) yang seharusnya menjadi upaya dalam mengatasi permasalahan stunting dikatakan cukup membutuhkan biaya besar. Sehingga, ketersediaan dana juga menjadi permasalahan lain.
"Pemberian PMT untuk satu orang yang bisa diintervensi selama 90 hari membutuhkan biaya besar, sehingga cukup sulit dan membutuhkan dukungan dari pihak lain dalam permasalahan ini," pungkasnya. (has/c2/fid)



