Target dan Capaian Penerimaan Pajak Pasir di Lumajang, Sudah Lebih Tapi Belum Tercapai

RADARJEMBER.ID - SETIAP awal tahun Pemkab Lumajang selalu menarget tinggi pendapatan asli daerah (PAD) yang dipungut dari wajib pajak. Terutama soal pajak pasir. Namun, ketika momen Perubahan Anggaran Keuangan (PAK), target pajak pasir selalu diturunkan. Bahkan, hampir separuh dari target yang dipatok di awal tahun.
Seperti tahun ini, mulanya di awal tahun 2024 Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) Lumajang menarget Rp 40,4 miliar. Tetapi saat ini berubah menjadi Rp 24,8 miliar. Praktis, target pajak pasir tersebut mengalami penurunan sekitar Rp 15,6 miliar.
Kepala BPRD Lumajang Endhi Setyo Arifianto mengatakan, ada dua faktor yang menyebabkan target pajak pasir diturunkan. Pertama realisasi pajak pasir di semeseter pertama. Berikutnya mengenai banyaknya situasi tidak terduga, sehingga perlu dilakukan rasionalisasi ulang.
“Penurunan target pajak MBLB didasari atas realisasi perolehan pajak daerah pada semester 1 dengan mempertimbangkan beberapa faktor, di antaranya yaitu ada banyak tambang yang perizinannya mati di tahun 2023, serta putusnya jembatan penghubung antara Lumajang-Malang akibat banjir lahar dingin Semeru,” katanya.
Namun, setelah diturunkan realisasi hingga tanggal 23 November 2023, realisasi pajak pasir sudah tembus Rp 18,05 miliar. Perolehannya lebih besar ketimbang realisasi tahun lalu yang sebesar Rp 15,09 miliar. BPRD Lumajang optimis hingga akhir tahun bisa mencapai Rp 20 miliar.
“Meskipun tidak mencapai target. Tetapi setidaknya kami berusaha tidak buruk dari tahun kemarin. Bahkan, kami optimis pertumbuhannya bisa naik hingga 30 persen dari tahun lalu,” tambahnya.
Sementara itu, Ketua Komisi C DPRD Lumajang Suwarno mengatakan, secara akumulatif, seluruh penerimaan pajak daerah dan retribusi saat ini telah mencapai Rp 91,04 miliar. Padahal, tahun lalu penerimaannya mencapai Rp 94,32 miliar. (son/fid)



