Perdanya Tak Ada, Regulasinya Diminta Tetap Jalan, Problem Truk Pasir di Lumajang

WONOREJO, Radar Semeru - Melenggangnya truk pengangkut tanpa penutup masih menjadi permasalahan yang meresahkan masyarakat. Tidak adanya peraturan daerah (perda) yang mengatur tentang permasalahan ini dinilai bukan menjadi alasan untuk tidak memberi perhatian lebih.
Pelanggaran tersebut tentunya dapat dikenakan Pasal 307 Undang-Undang Lalu Lintas, terkait tata cara muatan. Adanya angkutan material yang berlebih dan apabila muatannya jatuh ke jalan yang dapat mengganggu pengguna jalan lain. Dengan demikian, penindakan bisa dilakukan jika tata cara muatannya tidak benar.
Dengan dampak yang kompleks, bisa saja berasal dari permasalahan tersebut, mulai dari membahayakan masyarakat hingga kerusakan fasilitas seperti jalan. "Jadi, ada atau tidaknya perda yang mengatur permasalahan itu. Namun, jika sudah menyangkut keselamatan orang lain, tentu masih harus tetap mendapat perhatian lebih terhadap permasalahan ini," terang Wakil Ketua DPRD Lumajang Bukasan.
Dengan demikian, selain kesadaran masing-masing individu yang menyebabkan masalah tersebut harus ditingkatkan. Penindakan tegas serta peringatan tertentu melalui rambu atau sosialisasi yang ditetapkan di kawasan operasi angkutan ini juga patut menjadi sorotan.
"Mungkin peringatan di mulut tambang, atau di kawasan stockpile, dilakukan yang namanya penutupan jika ditemukan permasalahan ini," tambahnya.
Selain itu, meski sudah ada penutup sekalipun, terkadang isi angkutan ada yang melebihi kapasitas truk. Kondisi itu tentu masih menyebabkan tumpahan material terjatuh. "Sehingga memang membutuhkan kesadaran, dan di sisi lain harus ada penindakan serta peringatan rambu-rambu di titik operasi menaikkan pasir," pungkasnya. (has/c2/fid)



