Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Raperda Perubahan APBD Kabupaten Lumajang Disetujui

R
Penulis: Radar Digital❯

 

 SAMPAIKAN: Juru Bicara Banggar DPRD Lumajang Deddy Firmansyah saat menyampaikan pandangannya terhadap Raperda Perubahan APBD Lumajang Tahun 2023, kemarin (22/8).
 SAMPAIKAN: Juru Bicara Banggar DPRD Lumajang Deddy Firmansyah saat menyampaikan pandangannya terhadap Raperda Perubahan APBD Lumajang Tahun 2023, kemarin (22/8).

WONOREJO, Radar Semeru – Rapat paripurna yang membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perubahan APBD 2023 kali ini berjalan cukup lancar. Bahkan, setelah Bupati Lumajang Thoriqul Haq bersama Wakil Bupati Lumajang Indah Amperawati menyampaikan nota penjelasan Raperda Perubahan APBD pada Senin (21/8) lalu, keesokan harinya langsung disetujui Badan Anggaran (Banggar) DPRD Lumajang.


Advertisement

Melalui Rapat Paripurna II, Juru Bicara Banggar DPRD Lumajang Deddy Firmansyah menyampaikan, raperda tersebut sudah layak untuk dibahas lebih lanjut. Harapannya, rapat paripurna yang bakal ditindaklanjuti oleh Banggar DPRD Lumajang bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Lumajang bisa berjalan lancar.

Deddy menjelaskan, jumlah pendapatan tahun ini mencapai Rp 2,11 triliun. Sedangkan, kebutuhan belanja daerah mencapai Rp 2,28 triliun. Praktis, ada defisit sebesar Rp 169 miliar. Namun, seluruh kekurangan anggaran tersebut telah dipenuhi oleh jumlah sisa lebih perhitungan anggaran sebelumnya. “Secara umum atas laporan realisasi APBD Tahun 2023 telah menunjukkan kekuatan anggaran yang sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Kekuatan Raperda Perubahan APBD Tahun 2023 yang mengalami defisit bisa tercukupi dari pembiayaan neto sebesar Rp 169 miliar. Jadi, ini sudah layak untuk diteruskan oleh rapat-rapat selanjutnya,” katanya.

Sementara itu, Wakil Ketua III DPRD Lumajang Akhmat menjelaskan, perubahan anggaran tahun ini harapannya bisa merespons temuan-temuan fraksi terhadap kinerja Pemkab Lumajang. Sebab, cukup banyak permasalahan yang berkembang di masyarakat yang harus diselesaikan dengan baik. Apalagi berkaitan dengan pelayanan publik. “Semoga rapat selanjutnya nanti bisa memberikan kejelasan terhadap masalah yang ditemukan oleh teman-teman DPRD Lumajang. Karena harus kami akui, Silpa (Sisa Lebih Pembayaran Anggaran) sekarang ini lumayan besar. Tentu, secara hitung-hitungan harus bisa menuntaskan permasalahan yang ada di Lumajang,” tandasnya. (ika/son/c2/dwi)

Advertisement
Editor : Radar Digital

Artikel Terkait

Ketua DPRD Bondowoso Soroti Lambannya Koordinasi OPD Tindak Lanjuti P-APBD 2026

Ketua DPRD Bondowoso Soroti Lambannya Koordinasi OPD Tindak Lanjuti P-APBD 2026

Ketua DPRD Bondowoso Ahmad Dhafir mengkritik lambannya koordinasi antar-OPD dalam menyelesaikan administrasi P-APBD 2026 agar manfaat pembangunan segera dirasakan masyarakat.

Hampir Setahun Administrasi PAPBD 2026 Belum Tuntas, Ketua DPRD Bondowoso Pertanyakan Eksekutif

Hampir Setahun Administrasi PAPBD 2026 Belum Tuntas, Ketua DPRD Bondowoso Pertanyakan Eksekutif

Ketua DPRD Bondowoso mempertanyakan lambannya tindak lanjut administrasi P-APBD 2026 oleh pihak eksekutif yang tak kunjung tuntas meski telah disetujui dewan.

Target Perluas Layanan Homecare, Pemkab Jember Kerahkan Seluruh Kepala OPD Turun Setiap Jumat

Target Perluas Layanan Homecare, Pemkab Jember Kerahkan Seluruh Kepala OPD Turun Setiap Jumat

Bupati Jember menginstruksikan seluruh Kepala OPD dan Camat untuk turun ke lapangan setiap Jumat guna mengawal perluasan target sasaran program layanan kesehatan Homecare.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer