Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Denda Pajak Pasir di Lumajang Juga Diputihkan

R
Penulis: Radar Digital❯
SUMBER PAD: Loket pertambangan pasir di stockpile terpadu. Kali ini penambang yang menunggak pajak bisa segera melunasi tanggungannya tanpa dikenai denda.
SUMBER PAD: Loket pertambangan pasir di stockpile terpadu. Kali ini penambang yang menunggak pajak bisa segera melunasi tanggungannya tanpa dikenai denda.

"Jadi begini, bagi yang dulu jatuh tempo belum punya uang, sekarang bisa bayar cukup dengan biaya pokoknya saja, tidak kena denda."


Advertisement

(Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah Lumajang ENDHI SETYO ARIFIANTO)

DITOTRUNAN, Radar Semeru - Beragam cara dilakukan Pemkab Lumajang untuk menggenjot pendapatan asli daerah (PAD). Salah satunya dengan membebaskan sanksi administratif atau denda bagi yang belum membayar pajak daerah. Kini warga hanya dipersilakan untuk membayar pajak pokok hingga akhir tahun ini.

Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah Lumajang Endhi Setyo Arifianto mengatakan, pembebasan denda itu berlaku mulai 1 Agustus hingga 31 Desember 2023. Mulanya, kebijakan itu berlaku dalam rangka perayaan HUT Kemerdekaan. Namun, mengingat perayaan Hari Jadi Lumajang (Harjalu) juga dekat, maka diperpanjang hingga akhir tahun. "Ya, hampir semua pajak yang dipungut daerah. Seperti denda bagi orang yang belum pajak reklame, kemudian pajak hiburan, pajak parkir, pajak hotel, dan pajak air tanah," katanya.

Advertisement

Berikutnya, Pemkab Lumajang Juga membebaskan denda pajak bumi dan bangunan perdesaan perkotaan (PBB P2), pajak mineral bukan logam dan batuan (MBLB) alias pajak pasir, dan pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB). "Jadi begini, bagi yang dulu jatuh tempo belum punya uang, sekarang bisa bayar cukup dengan biaya pokoknya saja. Tidak kena denda," tambahnya. Wajib pajak (WP) yang menunggak bertahun-tahun pun mendapat peluang dan kesempatan yang sama.

Endhi melanjutkan, mengenai total denda pajak yang tertunggak, pihaknya belum melakukan perhitungan. Sebab, waktu jatuh tempo dari masing-masing wajib pajak berbeda. Sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama untuk menghitung semua tunggakan. "Kalau ditanya berapa potensi pajak kita (Lumajang, Red) yang masih belum terbayar, tidak bisa kami hitung. Karena masing-masing WP berbeda nilainya, kemudian juga jatuh temponya berbeda. Tetapi, meskipun ada pembebasan, pendapatan asli daerah tidak anjlok. Karena dipastikan pajak pokok bisa menutupi target," pungkasnya. (son/c2/dwi)

 

Advertisement

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer