
RADARJEMBER.ID - Jalan macet yang terus terjadi di Klakah perbatasan Lumajang dengan Probolinggo terus terjadi dan hampir setiap hari. Kemacetan yang terjadi akan berdampak pada segala sektor, utamanya pada perekonomian.
Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember (Unej), Ahmad Zainuri, menyatakan bahwa kemacetan akan berdampak pada distribusi yang tidak lancar. Dari segi ekonomi ada produksi, konsumsi, dan distribusi. Ketika persoalan distribusi terganggu, maka hubungan produksi dan konsumsi bisa tidak lancar. Selain berdampak pada terganggunya distribusi, kemacetan juga akan mengakibatkan inflasi. “Itu bisa mengakibatkan inflasi juga, karena biaya naik,” terangnya.
Permasalahan kemacetan tentu ada hubungannya dengan aspek kebijakan publik yang belum simetris atau tidak tepat. Kemacetan yang terjadi bukan hanya persoalan jalan terlalu sempit atau lainnya. Meski jalan dilebarkan, tetapi tidak akan sepenuhnya menyelesaikan masalah, jika kebijakan publiknya kurang pas. “Sinkronisasi kebijakan publiknya perlu ditata ulang,” jelas dosen tersebut.
Salah satu contohnya ketika harga BBM murah, biaya kendaraan pribadi murah, harga kendaraan pribadi murah, dan mudah didapat. Maka masyarakat akan lebih tertarik untuk menaiki kendaraan pribadi. “Macet akan terus terjadi, karena kepemilikan kendaraan pribadi lebih murah. Sementara, layanan transportasi publik sangat jelek dengan fasilitas rendah dan mahal,” jelas dia.
Jika dibalik, dari segi kebijakan publik fasilitas umum diperbaiki, dibuat bagus antarkota, dan disubsidi, itu akan bagus. Jadi, orang-orang akan lebih tertarik untuk menaiki kendaraan umum dan tidak tertarik memiliki kendaraan pribadi. “Sehingga kemacetan akan terurai, nyawa yang melayang juga berkurang. Jadi, semua ini sebenarnya terkait kebijakan publik,” terangnya.
Distribusi tidak lancar, inflasi, dan ketersediaan bahan makanan tidak pas itu hanya dampaknya. Sebenarnya, esensi itu semua ada di kebijakan publik. Menurutnya, pemerintah, baik tingkat Pusat, Jatim, maupun daerah, harus menyiapkan sebagian anggaran untuk layanan publik agar masyarakat bisa menikmati dengan nyaman. “Pemerintah harus hadir. Jadi, jika ada kemacetan seperti itu, kebijakan publiknya yang berperan. Anggaran publik harus disediakan lebih banyak. Termasuk jalan tol dan jalan layang itu ranahnya kebijakan publik,” pungkasnya. (cad/c2/nur)



