
KEPUHARJO, Radar Semeru - Kasus pemutusan hubungan kerja (PHK) masih sering terjadi di Lumajang. Meski jumlahnya dikatakan menurun, tahun ini, namun tak dapat dipungkiri sudah menjadi hal lazim yang masih sering dikhawatirkan pekerja. Padahal pemerintah pusat (RI) mengimbau sedapat mungkin PHK tidak boleh terjadi.
Informasi yang berhasil dihimpun dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnaker) Lumajang, tahun ini masih terdapat delapan pekerja yang di-PHK. Jumlahnya dapat dikatakan menurun meski masih ada pada paruh pertama dari tahun lalu.
Tahun lalu mencapai 46 orang. Sementara, jumlah pekerja yang mengundurkan diri sebanyak 84 orang.
Kepala Disnaker Lumajang dr Rosyidah mengatakan, angka yang tercatat jika diproyeksikan tidak dapat menggambarkan jumlah keseluruhan yang ada di kabupaten.
"Data tersebut hanya jumlah yang dilaporkan saja. Jadi tidak bisa diketahui data validnya, baik PHK atau pekerja yang mengundurkan diri," paparnya.
Dia mengatakan, Lumajang yang didominasi perusahaan pabrik kayu mayoritas perusahaannya tidak melakukan pelaporan kepada Disnaker.
"Laporan masuk kepada kami juga hanya perusahaan tertentu yang memang dari sisi HRD-nya cukup kuat. Sedangkan masih banyak perusahaan yang tidak melaporkan," jelasnya.
Sementara itu, Kabid Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Supriyadi mengatakan, terkait PHK yang masih terjadi, seharusnya dari Disnaker memang ada pembinaan kepada perusahaan.
"Hal itu kembali lagi pada terbatasnya anggaran yang ada, agar bisa selalu menyosialisasikannya," ungkapnya.
"Harapannya, tentu agar dari perusahaan yang belum memiliki peraturan perusahaan (PP) segera membuatnya. Mengingat PP sebagai media mencegah terjadinya perselisihan, sehingga PHK bisa dibatasi juga dengan itu," pungkasnya. (mg1/c2/fid)



