
LUMAJANG, RADARJEMBER.ID– Setelah ditetapkan sebagai BUMDes yang mendapat bantuan keuangan khusus (BKK) dari Pemprov Jatim, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Lumajang mulai melakukan monitoring. Salah satunya terhadap dokumen pengajuan pencairan suntikan modal usaha tersebut.
Setidaknya empat penerima bantuan itu mendatangi Kantor DPMD Lumajang, kemarin pagi. Di antaranya Desa/Kecamatan Pasirian; Desa Tempeh Kidul, Kecamatan Tempeh; Desa Tamanayu, Kecamatan Pronojiwo; serta Desa Ranupani, Kecamatan Senduro. Masing-masing perwakilan desa dihadiri kades, bendahara, dan pengurus BUMDes.
Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat Muda Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat DPMD Lumajang Lalak Dedy Priswantoro mengatakan, sejauh ini hanya tiga desa yang telah siap mengajukan pencairan. Sebab, dokumen persyaratan yang diminta telah dipenuhi semua.
“Tinggal Desa Ranupani, Kecamatan Senduro, saja yang belum. Tetapi, seluruh BUMDes ini memiliki unit usaha perdagangan. Kami berikan pemahaman mengenai bagaimana mekanisme pencairan BKK itu. Karena nanti itu tetap akan masuk ke rekening desa dan disalurkan ke BUMDes-nya,” katanya.
Menurutnya, seluruh berkas tiga desa lainnya sudah dikirim ke Pemprov Jatim. Rencananya, jika dokumen tersebut tidak ada masalah, BKK itu akan segera ditransfer ke rekening desa. Selanjutnya, pihak pemerintah desa mencairkan anggaran itu untuk tambahan modal usaha yang dimiliki BUMDes.
“Ini masih belum cair. Makanya rapat ini sekaligus koordinasi dan konsultasi apa saja yang perlu dilengkapi. Alhamdulillah, semuanya rampung, tinggal satu desa yang mengalami kendala. Harapannya, bantuan ini dilaksanakan sesuai kebutuhan dan rancangan anggaran biaya yang diajukan,” pungkasnya. (kl/son/c2/fid)



