Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

BACA JUGA : Gua Pacalan, Sempat Diekskavasi Belanda
Informasi yang dihimpun menyebutkan, masing-masing pelaku itu adalah TS, 29, oknum guru di SMP Negeri Kunir, dan SS, 55, kepala salah satu SD negeri di Rowokangkung. Keduanya ditangkap setelah adanya aduan dari warga.
Ketua Tim Satgas Saber Pungli Lumajang Kompol Andi Febrianto mengungkapkan, keduanya dilakukan penangkapan di waktu yang berbeda. TS diamankan pada bulan Januari lalu. Sedangkan OTT pada SS dilakukan Rabu (29/3) lalu.
Modusnya, para pelaku berdalih pemotongan dana itu untuk administrasi dan operasional sekolah. Padahal, hal itu tidak ada dalam aturan. Sebelum mencairkan dana, pelaku mengumpulkan wali murid untuk memberikan informasi pencairan.
“TS merupakan guru pendamping program PIP. Saat informasi pencairan, pelaku mengajak wali murid bersama siswa untuk mencairkan dana PIP di Bank BRI Unit Kunir. Selanjutnya, pelaku meminta wali murid memberikan biaya administrasi kepada pihak sekolah,” ungkapnya.
Besaran biaya administrasi itu bervariasi. Mulai dari Rp 50 ribu hingga Rp 200 ribu. Misalnya, penerima bantuan PIP sebesar Rp 375 ribu diminta pelaku menyerahkan biaya admin sebesar Rp 50 ribu. Sementara penerima Rp 750 ribu diminta menyerahkan sebesar Rp 100 ribu. Sedangkan penerima di atas Rp 1,5 juta diminta biaya administrasi sebesar Rp 200 ribu.
“Barang bukti yang diamankan dari guru SMP ini berupa sepuluh rekening siswa penerima PIP dan uang tunai sebesar Rp 6.350.000,” katanya.
Sementara itu, SS melakukan pungli selama dua tahun. Pada tahun 2021, pelaku melakukan pungutan terhadap 18 siswa. Sementara tahun 2022, dirinya memangkas dana bantuan itu terhadap 33 siswa. Jumlah pemotongan itu pun berbeda.
“Siswa kelas satu yang menerima bantuan Rp 225 ribu dipotong Rp 25 ribu. Sementara siswa kelas dua hingga enam, yang menerima Rp 450 ribu dipotong Rp 50 ribu. Total ada Rp 2.425.000,” pungkasnya.
Pelaku Tidak Ditahan, Pemeriksaan Berlanjut
Ketua Tim Satgas Saber Pungli Lumajang Kompol Andi Febrianto menyebut dana bantuan dari siswa SD Negeri Rowokangkung itu memang dianggap sebagai biaya administrasi. Itu atas inisiatif oknum kepala sekolah sendiri. Hasil penelusuran, rencananya uang tersebut akan digunakan untuk santunan terhadap anak yatim.
Namun, belum sampai itu terjadi, pihaknya sudah mengendus pungli. Sebab, itu terjadi karena penolakan wali murid penerima bantuan PIP. “Jadi, hasil itu segera dikembalikan kepada wali murid penerima dana PIP yang sebelumnya dilakukan pungutan,” ujar lelaki yang juga menjabat sebagai Wakil Kepala Polres Lumajang itu.
Dia menjelaskan, saat ini kedua pelaku tidak ditahan. Meski demikian, pihaknya masih terus melakukan pendalaman pemeriksaan. Sehingga status keduanya masih sebagai terlapor. Sebab, kasusnya belum ditingkatkan ke proses penyidikan.
Sementara itu, Wakil Bupati Lumajang Indah Amperawati mengatakan, tindakan kedua oknum tersebut tidak terpuji. Itu bisa mencoreng nama baik seorang pendidik dan instansi pendidikan. Apalagi, pungutan itu diambil dari dana bantuan siswa yang tidak mampu.
Oleh sebab itu, Bunda Indah, sapaan akrabnya, mendukung upaya Tim Saber Pungli menguak kasus dugaan pungli itu. “Kami sedang menunggu proses yang ada di Polres Lumajang maupun Inspektorat. Tentu, tetap akan ada sanksi bagi keduanya. Tetapi, kami harus menunggu dulu,” jelasnya.
Bunda berharap dugaan kasus itu bisa terkuak dengan jelas. Pihaknya juga meminta agar masing-masing koordinator wilayah pendidikan menjalankan pengawasan dengan maksimal. Sehingga kejadian ini tidak kembali terulang. Terutama pungutan terhadap program PIP maupun bantuan lainnya. (kin/c2/fid)
Advertisement
Advertisement
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement



