Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Pajak Pasir Naik Jadi Rp 35 Ribu

S
Penulis: Safitri❯
Ilustrasi: Dok Jawa Pos
Ilustrasi: Dok Jawa Pos
DITOTRUNAN, Radar Semeru – Beragam cara dilakukan untuk mendongkrak pendapatan daerah. Terutama sektor pajak pasir yang selalu tak memenuhi target. Terbaru, Pemkab Lumajang berencana bakal menaikkan pajak mineral bukan logam dan batuan alias pajak pasir. Kenaikan itu mencapai Rp 10 ribu.

BACA JUGA : Buka Ruang Kerja Sama Pendidikan Dokter Spesialis

Sebelumnya, satu lembar surat keterangan asal barang (SKAB) yang telah diporporasi Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) Lumajang senilai Rp 25 ribu. Namun, dalam waktu dekat bakal dinaikkan menjadi Rp 35 ribu per lembar. Kondisi itu tentu membuat sejumlah penambang keberatan.

Sekretaris Asosiasi Penambang Rakyat Indonesia (APRI) Lumajang Didik Mashudi mengatakan, pihaknya menyadari menaikkan pajak pasir tersebut memang menjadi upaya dalam mengejar target sebesar Rp 40 miliar. Namun, kenaikan tersebut tampaknya perlu dikaji lebih komprehensif.

“Pengusaha kan selalu mencari selisih. Selisih ini yang kemudian untuk mencukupi kehidupan sehari-hari. Kalau wacana itu benar diterapkan, dipastikan harga jual pasir juga pasti juga naik. Tapi, yang juga patut diperhatikan, bagaimana dengan respons di luar kalau harga material dari Lumajang naik,” katanya.

Menurutnya, salah satu kajian yang belum dilakukan oleh Pemkab Lumajang adalah dengan mengevaluasi petugas monitoring pajak. Sebab, selama ini kebocoran selalu dikaitkan dengan ulah penambang. Baik itu banyaknya penambang ilegal maupun lainnya. Sedangkan urusan internal tidak pernah dievaluasi.

“Kita harus sharing bersama yang sekiranya PAD ini bisa naik dan objek wajib pajak atau penambang juga tidak berat dalam menjalankan usaha. Cobalah dianalisis, apa tidak mungkin kebocoran ini berasal dari petugas monitoring SKAB. Faktor itu dulu lah yang harus dicari. Supaya bisa arif dan bijaksana,” tambahnya.

Sementara itu, Plt Kepala BPRD Lumajang Endhi Setyo Arifianto menjelaskan, SKAB bukan surat berharga, melainkan lembar kontrol Pemkab Lumajang terhadap pertambangan pasir. Menurutnya, kenaikan pajak itu merupakan akibat dari kebijakan Pemkab Lumajang mengenai harga patokan penjualan mineral bukan logam dan batuan terbaru.

“Mulanya harga patokan pasir itu Rp 20 ribu per ton dengan pajak 25 persen. Kalau dump truck idealnya memuat 5 ton pasir, pajaknya ketemu sebesar Rp 25 ribu. Itu yang dinamakan satu SKAB Rp 25 ribu. Na,h ini sekarang dinaikkan harga jual pasir menjadi Rp 28 ribu per ton. Otomatis kalau 5 ton ya pajaknya jadi Rp 35 ribu,” katanya.

Lebih lanjut, Endhi menjelaskan, mengenai tuduhan petugas pajak yang nakal perlu dibuktikan. Bahkan, mantan camat Ranuyoso itu mempersilakan melapor ke pihak kepolisian jika memang terjadi penggelapan. “Kalau evaluasi petugas tak kurang-kurang. Kalau memang ada, ya tinggal laporkan. Jangan jadikan alasan keberatan,” pungkasnya. (son/c2/fid)

Advertisement
Advertisement
Editor : Safitri

Artikel Terkait

Realisasi PBB Baru 60 Persen, Pemkab Bondowoso Bakal Genjot Pembayaran Digital

Realisasi PBB Baru 60 Persen, Pemkab Bondowoso Bakal Genjot Pembayaran Digital

Pemkab Bondowoso memperluas kanal pembayaran digital serta memperkuat edukasi wajib pajak guna mengejar capaian penerimaan PBB-P2 yang baru berada di kisaran 60 persen.

Diduga Akali PPN Rp 1,9 Miliar, Kejari Jember Tahan Direktur CV Putra Buana

Diduga Akali PPN Rp 1,9 Miliar, Kejari Jember Tahan Direktur CV Putra Buana

Kejari Jember menahan Direktur CV Putra Buana terkait dugaan pembatalan faktur pajak PPN proyek yang merugikan keuangan negara sebesar Rp 1,9 miliar.

Bupati Jember Janjikan Promosi Jabatan Camat dan Lurah yang Sukses Capai Target Pajak

Bupati Jember Janjikan Promosi Jabatan Camat dan Lurah yang Sukses Capai Target Pajak

Bupati Jember menjanjikan promosi jabatan bagi camat dan lurah berprestasi dalam pemungutan pajak guna memacu optimalisasi pendapatan asli daerah.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer