Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Pengawasan Jeriken Plastik untuk BBM Lemah

S
Penulis: Safitri❯
TERBAKAR: Petugas Damkar Satpol PP Lumajang menunjukkan jeriken plastik berisi pertalite yang ikut terbakar saat peristiwa kebakaran minibus, Rabu (15/2) lalu.
TERBAKAR: Petugas Damkar Satpol PP Lumajang menunjukkan jeriken plastik berisi pertalite yang ikut terbakar saat peristiwa kebakaran minibus, Rabu (15/2) lalu.
PETAHUNAN, Radar Semeru – Peristiwa kebakaran minibus jenis Toyota Avanza, Rabu (15/2) lalu, di SPBU Petahunan, Kecamatan Sumbersuko, menyisakan pertanyaan. Salah satunya karena jeriken plastik berisi BBM ditemukan berada di dalam mobil. Padahal, sesuai aturan, jeriken plastik untuk pengisian BBM di SPBU dilarang.

BACA JUGA : Siapkan Reward Bila Partisipasi Pemilih Pemilu 2024 Mencapai 95 Persen

Penggunaan jeriken bermaterial plastik memang tidak diperbolehkan. Sebab, hal itu berpotensi menyebabkan masalah seperti kebakaran. Karena itu, setiap SPBU dilarang melayani masyarakat yang hendak mengisi BBM dengan jeriken plastik.

Pengawas SPBU Petahunan Sri Wahyuni mengatakan, aturan itu sudah ada sejak lama. Karena itu, masing-masing operator diminta tegas untuk tidak melayani. Sebab, jika hal itu dilakukan, maka akan ada sanksi berat.

Mengenai jeriken berisi BBM di dalam mobil, dirinya mengaku tidak tahu-menahu. Sebab, sesuai data, BBM itu tidak diisi dari SPBU yang diawasi. “Itu perlu ditelusuri mengisi di mana. Sebab, memang SPBU dilarang mengisi BBM ke jeriken plastik, karena sangat berbahaya,” katanya.

Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Lumajang M Imron Rosyadi menjelaskan, larangan penggunaan jeriken itu sebenarnya sudah diketahui masyarakat. Meski demikian, hal itu kurang diindahkan. Sehingga masih tetap digunakan. Terutama bagi masyarakat yang memilih menjual BBM eceran.

Menurutnya, pengawasan terhadap pelanggaran-pelanggaran itu harus lebih ketat. Khususnya dari Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas). “Wewenang pengawasan ada di BPH Migas. Nah, kalau ada penyelewengan, nanti BPH bersama aparat penegak hukum yang akan memproses,” jelasnya.

Pemerintah, lanjutnya, juga tetap terlibat. Namun, hal itu sebagai fasilitasi dan koordinasi. “Tetap, kami juga berkoordinasi. Kalau di perdagangan, ya, soal distribusinya. Kalau di perekonomian, kami memastikan ketersediaannya. Apakah perlu penambahan atau tidak,” tambahnya.

Sejauh ini, pengawasan langsung dari beragam unsur itu belum berjalan efektif. Sebab, hanya dilakukan sedikitnya tiga bulan sekali. Ini menunjukkan pengawasan terhadap SPBU perlu ditingkatkan kembali.(kin/c2/fid)

Advertisement
Advertisement
Editor : Safitri

Artikel Terkait

Atasi Motor Tangki Jumbo di SPBU Jember, Pertamina Perketat Pengawasan Spekulan BBM

Atasi Motor Tangki Jumbo di SPBU Jember, Pertamina Perketat Pengawasan Spekulan BBM

Pertamina Patra Niaga memperketat pengawasan SPBU dan berkoordinasi dengan APH untuk menertibkan praktik spekulan BBM bersubsidi yang memicu antrean panjang di Jember.

Pedagang Eceran pun Mengeluhkan Antrean Panjang SPBU di Jember, Pasokan Pertalite Sulit Didapat

Pedagang Eceran pun Mengeluhkan Antrean Panjang SPBU di Jember, Pasokan Pertalite Sulit Didapat

Sulitnya mendapatkan Pertalite akibat antrean panjang di SPBU membuat stok BBM pada pedagang eceran di sejumlah wilayah Jember mulai kosong.

Pasokan Lancar tapi Antrean SPBU Jember Masih Mengular! Ternyata Ini Alasan Pengendara Serbuan Pertalite

Pasokan Lancar tapi Antrean SPBU Jember Masih Mengular! Ternyata Ini Alasan Pengendara Serbuan Pertalite

Pasokan BBM di Jember kembali normal, namun antrean SPBU tetap mengular akibat migrasi massal konsumen Pertamax ke Pertalite imbas penyesuaian harga.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer