Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Notaris Lutfi Mengaku Khilaf

S
Penulis: Safitri❯
FAKTA ANYAR: Proses sidang sengketa tanah Rowobujel yang digelar di Pengadilan Negeri Lumajang, kemarin.
FAKTA ANYAR: Proses sidang sengketa tanah Rowobujel yang digelar di Pengadilan Negeri Lumajang, kemarin.
KARANGSARI, Radar Semeru – Sidang sengketa tanah Rowobujel kembali digelar, kemarin. Sidang yang melibatkan objek tanah di kawasan Jalan Slamet Wardoyo, Desa Labruk Lor, Kecamatan Lumajang, itu ternyata tidak dilakukan secara sah. Sebab, ada cacat hukum yang dilakukan dalam perkara sengketa antara H. Asmadin dengan Setiadi Laksono Halim.

BACA JUGA : Peningkatan Sampah TPA Pakusari Tak Terbendung Hingga 193 Ton Perhari

Sidang yang digelar pukul 10.00 di Pengadilan Negeri (PN) Lumajang itu menghadirkan dua saksi. Mereka adalah saksi pembuatan akta jual beli yang dilakukan oleh Lutfi Irbawanto di rumah Setiado Laksono Halim. Fakta sebenarnya pun terkuak.

Akta jual beli itu ternyata diketahui tidak berdasarkan hukum. Sebab, akta itu tidak tertandatangani oleh pihak H. Asmadin, yakni istrinya. Selain itu, akta itu dibuat tahun 2016, namun diperuntukkan tahun 2008.

Kuasa hukum H. Asmadin, Ghufron, menegaskan, proses peralihan kuasa jual dan akta jual itu tidak sesuai prosedur. Itu setelah pihaknya melakukan beberapa penelusuran. Di antaranya memeriksa kuasa dan akta jual beli yang dibuat oleh notaris berbeda.

“Pertama cek kuasa jual dan pengikatan jual di notaris Ari Murjianto. Setelah kami tahu dan telusuri tidak ada persetujuan istrinya. Ternyata oleh notaris Lutfi dibuat akta jual. Dasarnya adalah kuasa jual tanpa persetujuan,” katanya.

Karena itu, pihaknya beranggapan bahwa hibah tanah dari Setiadi Laksono Halim kepada anaknya itu tidak sah. Sebab, kuasa jual dan akta jual beli sebagai dasar hibah itu tidak sah. Itu juga termasuk proses balik nama antara Setiadi Laksono Halim pada anaknya.

“Alasannya jelas. Dalam kuasa dan akta jual itu tidak ada persetujuan istri H. Asmadin. Selain itu, akta yang ditulis tahun 2008, tetapi faktanya para saksi menandatanganinya pada tahun 2016. Ini sudah termasuk perbuatan melanggar hukum,” tegasnya.

Sementara itu, kuasa hukum tergugat Lutfi Irbawanto, Haris Eko Cahyono, menerangkan, tergugat sudah mencabut atau menarik kembali akta nomor 364 tahun 2008 yang berisi akta jual beli. Tergugat menyadari ada kekhilafan dalam pembuatan akta tersebut. Sebab, sejatinya akta tersebut dibuat dan ditandantangani pada tahun 2016, setelah meninggalnya H. Asmadin pada 2015 lalu.

“Tergugat menyadari adanya kekhilafan, sehingga menarik dan mencabut akta tersebut. Itu juga dikuatkan dan didukung keterangan saksi yang menerangkan pembubuhan tanda tangan saksi pada tahun 2016. bukan 2008,” pungkasnya. (kin/c2/fid)

 

Advertisement
Advertisement
Editor : Safitri

Artikel Terkait

Kecamatan Senduro Penyumbang Kapulaga Terbanyak

Kecamatan Senduro Penyumbang Kapulaga Terbanyak

Produksi rempah kapulaga di Lumajang cukup melimpah. Bahkan pemasarannya tembus ke pasar Internasional. Saat ini, salah satu kecamatan penyumbang kapulaga terbesar adalah kecamatan Senduro dengan total 1.525.563 kilogram

Konektivitas Kian Luas, Stasiun Klakah Hadirkan Lebih Banyak Pilihan Perjalanan Mulai 1 Desember

Konektivitas Kian Luas, Stasiun Klakah Hadirkan Lebih Banyak Pilihan Perjalanan Mulai 1 Desember

Stasiun Klakah bersiap melayani peningkatan mobilitas masyarakat seiring dengan bertambahnya perjalanan kereta api yang berhenti di stasiun tersebut mulai 1 Desember 2026. Melalui pemberlakuan Grafik Perjalanan Kereta Ap

Kawasan Kota Lumajang Dipercantik Hiasi Keindahahan Kota Dengan Tabebuya

Kawasan Kota Lumajang Dipercantik Hiasi Keindahahan Kota Dengan Tabebuya

Kawasan Jalan Gubernur Suryo, Kelurahan Tompokersan, Kabupaten Lumajang nampak berbeda dari biasanya. Sebab. Tanaman tabebuya mulai muncul dan bermekaran menghiasi keindahan kota tersebut bahkan jadi spot foto-foto canti

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer