Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

BACA JUGA : Potensi Gelombang Tinggi hingga Enam Meter Terjadi di Perairan Indonesia
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Lumajang H. Akhmat Taufik Hidayat mengatakan, mengikuti acara sosialisasi yang dilaksanakan di Surabaya memang sama-sama menjadi tugas seorang ASN. Tetapi, tugas tersebut kurang tepat dilaksanakan jika bersamaan dengan penanganan bencana. Hal itu bisa dianggap melanggar etika birokrasi.
“Ini sudah diatur dalam undang-undang mengenai ASN. Saya rasa semua ASN di lingkungan Pemkab Lumajang sudah memahami aturan tersebut. Sehingga, mau tidak mau konsekuensi bagi yang melanggar harus dijalani,” katanya.
Namun, H. Taufik menambahkan, kesalahan atau pelanggaran disiplin tersebut bisa ditebus. Matali Bilogo, Kasatpol PP Lumajang, bisa kembali menjadi pejabat eselon II B asalkan telah memenuhi beberapa ketentuan. Seperti memaksimalkan tugasnya saat ini hingga tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran disiplin lainnya.
“Butuh waktu kurang lebih setahun, itu bisa naik jabatan lagi. Kalau sekarang III B nanti bisa kembali II B. Selanjutnya, keputusannya bergantung pimpinan. Karena pimpinan juga bisa melakukan evaluasi langsung. Kemudian, juga bergantung ketersediaan formasi di level eselon II B itu ada apa tidak,” katanya.
Menurutnya, sampai saat ini formasi kepala OPD yang masih dijabat seorang Plt di Lumajang di antaranya Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD), Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR), serta sejumlah formasi asisten di Setda Lumajang.
Sementara itu, wartawan Jawa Pos Radar Semeru sudah berupaya melakukan konfirmasi terhadap mantan Kasatpol PP Lumajang Matali Bilogo. Berkaitan dengan tanggapan mengenai hukuman disiplin yang dijalani, tetapi dia memilih belum memberikan komentar apa pun. (son/c2/bud)
Advertisement
Advertisement
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement



