Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Gelontorkan Rp 649,7 Juta Bansos BBM

S
Penulis: Safitri❯
ilustrasi (Foto: Maulana Ijal)
ilustrasi (Foto: Maulana Ijal)
SUKODONO, Radar Semeru – Verifikasi penyaluran bantuan sosial BBM akhirnya telah rampung. Pemkab Lumajang menyediakan anggaran cukup besar untuk menstimulasi warga terdampak kenaikan BBM. Tak tanggung-tanggung, besaran bantuan tersebut mencapai setengah miliar lebih alias Rp 649,7 juta.

BACA JUGA : Dugaan Korupsi Dana Porprov Jatim 2022, Perbankan hingga EO Akan Diperiksa

Bantuan itu tidak diberikan secara asal-asalan. Peruntukannya telah diatur. Yaitu untuk bantuan langsung tunai (BLT) kepada tukang becak, ojek online (ojol), ojek konvensional, sopir angkutan umum, sopir angkutan desa, dan kurir. Serta bantuan berupa pembelian BBM jenis pertalite dan solar untuk angkutan kota dan angkutan desa yang beroperasi di Lumajang.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Lumajang Nugraha Yudha mengatakan, kenaikan BBM tidak hanya berdampak terhadap daya beli masyarakat. Tetapi, sektor transportasi juga terimbas. Karena itu, pemkab mendistribusikan bantuan sosial berupa BLT dan bantuan pembelian BBM untuk menekan inflasi.

“Sasaran kami sangat banyak, sekitar 978 orang. Masing-masing penerima manfaat ini menerima BLT sebesar Rp 150 ribu selama dua bulan. Selanjutnya, bantuan pembelian BBM untuk angkutan kota dan angkutan desa. Dua moda transportasi ini bisa menerima pertalite maksimal empat liter per hari dan biosolar maksimal tujuh liter per hari,” katanya.

Menurutnya, sejak 14 November lalu, BLT telah disalurkan kepada 242 orang dan terus bertahap sampai tuntas 978 orang. Sementara, bantuan pembelian dua jenis BBM telah tersalurkan sebanyak 1.091 liter. Pemkab menggandeng SPBU Sukodono dan SPBU Labruk untuk memudahkan layanan penyaluran bantuan pembelian BBM.

Yudha melanjutkan, penyaluran bantuan tersebut dipastikan tepat sasaran. Sebab, seluruh penerima harus memenuhi sejumlah persyaratan yang cukup ketat. Seperti menyertakan fotokopi KTP, KK, surat keterangan dari desa mengenai profesi, maupun surat keterangan dari perusahaan jika seorang kurir.

“Nah, kalau penyaluran bantuan pembelian BBM untuk angkutan kota dan angkutan desa, persyaratannya juga sama. Sangat ketat. Seperti kir kendaraan masih berlaku, memiliki izin trayek, dan lainnya. Kenapa pengurusannya ketat? Karena kami ingin memastikan penyalurannya tepat sasaran. Karena total bantuannya Rp 649,7 juta,” pungkasnya. (son/c2/fid)

Advertisement
Advertisement
Editor : Safitri

Artikel Terkait

Atasi Motor Tangki Jumbo di SPBU Jember, Pertamina Perketat Pengawasan Spekulan BBM

Atasi Motor Tangki Jumbo di SPBU Jember, Pertamina Perketat Pengawasan Spekulan BBM

Pertamina Patra Niaga memperketat pengawasan SPBU dan berkoordinasi dengan APH untuk menertibkan praktik spekulan BBM bersubsidi yang memicu antrean panjang di Jember.

Pedagang Eceran pun Mengeluhkan Antrean Panjang SPBU di Jember, Pasokan Pertalite Sulit Didapat

Pedagang Eceran pun Mengeluhkan Antrean Panjang SPBU di Jember, Pasokan Pertalite Sulit Didapat

Sulitnya mendapatkan Pertalite akibat antrean panjang di SPBU membuat stok BBM pada pedagang eceran di sejumlah wilayah Jember mulai kosong.

Pasokan Lancar tapi Antrean SPBU Jember Masih Mengular! Ternyata Ini Alasan Pengendara Serbuan Pertalite

Pasokan Lancar tapi Antrean SPBU Jember Masih Mengular! Ternyata Ini Alasan Pengendara Serbuan Pertalite

Pasokan BBM di Jember kembali normal, namun antrean SPBU tetap mengular akibat migrasi massal konsumen Pertamax ke Pertalite imbas penyesuaian harga.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer