Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

BACA JUGA : Rumah Peninggalan Belanda Berpindah Tangan
Hal itu disampaikan langsung oleh Juru Bicara Fraksi Gerindra Sugiyantoko dalam rapat paripurna penyampaian pandangan umum (PU), di Gedung DPRD Lumajang, kemarin. Salah satu terobosan yang layak didukung adalah upaya perbaikan tata kelola pemungutan PAD berbasis teknologi.
Sugiyantoko menjelaskan, pemungutan berbasis elektronik tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan. Namun, upaya itu merupakan strategi pencapaian untuk merealisasikan kebijakan perencanaan APBD tahun 2023. Harapannya, langkah konkret tersebut mendongkrak pendapatan daerah.
Namun, Fraksi Gerindra menyarankan, dalam mewujudkan langkah tersebut Pemkab Lumajang harus meningkatkan sistem operasi dan sosialisasi. Sebab, tidak semua wajib pajak (WP) dapat merespons dengan cepat. Tentu, pertimbangannya harus memudahkan akses, bukan justru menyulitkan.
“APBD 2023 harus menjadi mata rantai dengan APBD-APBD sebelumnya. Seperti harus meningkatkan ketahanan masyarakat, menjamin infrastruktur dan tata ruang yang ramah lingkungan, pemerataan perekonomian, pemerataan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta sistem birokrasi yang melayani,” katanya.
Sugiyantoko menambahkan, selain meminta pengoptimalan PAD, semua prinsip dalam penyusunan APBD harus benar-benar ditaati. Seluruh program yang dicanangkan tersebut harus sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintah serta memberikan dampak yang berarti pada masyarakat. (son/c2/fid)
Advertisement
Advertisement
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement



