Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Sesuaikan Penetapan dengan RKAB Pertambangan

S
Penulis: Safitri❯
DIPANTAU: Pengecekan SKAB di stockpile terpadu Desa/Kecamatan Sumbersuko. Kali ini target pajak dari sektor pasir mengalami penurunan menjadi Rp 19,5 miliar.
DIPANTAU: Pengecekan SKAB di stockpile terpadu Desa/Kecamatan Sumbersuko. Kali ini target pajak dari sektor pasir mengalami penurunan menjadi Rp 19,5 miliar.
SUMBERWULUH, Radar Semeru – Penentuan pajak dari sektor pasir rupanya perlu dievaluasi. Sebab, pada kesempatan Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) APBD Tahun 2022 mengalami penurunan lumayan signifikan. Dari target sebelumnya dipatok Rp 25 miliar, kini berubah menjadi Rp 19,5 miliar.

BACA JUGA : Amankan CCTV, Dakwaan Terhadap Hendra Kurniawan

Kabid Rencana dan Pengendalian Operasional (Rendalops) Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) Lumajang Didik Sumartono mengatakan, penetapan target pajak sebesar Rp 25 miliar tersebut merupakan hasil kajian dengan salah satu universitas ternama di Malang. Saat itu mempertimbangkan jumlah stockpile yang lumayan banyak.

Namun, sebulan sebelum tahun anggaran berjalan terjadi bencana erupsi Gunung Semeru. Sehingga pemkab melakukan evaluasi untuk menurunkan target pajak. “Dampak erupsi terakhir lumayan besar. Banyak pemilik izin yang tidak bisa beroperasi. Belum ditambah ada sejumlah pemilik izin yang dicabut,” katanya.

Penurunan target tersebut menurutnya tidak mengurangi semangat untuk tetap meningkatkan pendapatan dari sektor pasir. Sebab, memasuki triwulan ketiga, realisasi pajak pasir telah tembus sekitar Rp 10,5 miliar lebih.

“Strategi dengan menarik petugas di mulut tambang cukup efektif. Sehingga sampai akhir tahun target sebesar Rp 19,5 bisa dikejar,” tambahnya. Di samping itu, penentuan target pajak yang melihat jumlah stockpile mendapat respons dari Inspektorat Tambang Jatim. Sebab, penentuan target tersebut kurang maksimal.

Inspektur Tambang Jatim Hadi Soerahman mengatakan, setiap tahun penambang menyusun RKAB (Rencana Kerja dan Anggaran Biaya) Pertambangan, dalam dokumen itu termuat potensi maksimal pemilik IUP-OP mengeruk pasir. Data tersebut seharusnya bisa menjadi rujukan pemerintah dalam menetapkan target pajak pasir.

“Saya melihat pertambangan di Lumajang unik. Selalu sambat target tidak terpenuhi. Padahal melalui RKAB itu pemerintah bisa memantau seberapa banyak pasir yang bisa dikeruk. Tetapi, juga harus meninjau lokasi pertambangan untuk memastikan datanya lebih detail, karena kadang ada yang tidak beroperasi,” pungkasnya. (son/c2/fid)

Advertisement
Advertisement
Editor : Safitri

Artikel Terkait

Rekomendasi Wisata Alam Lumajang untuk Libur Nataru, Berikut Pilihan Destinasinya

Rekomendasi Wisata Alam Lumajang untuk Libur Nataru, Berikut Pilihan Destinasinya

Kabupaten Lumajang memiliki sejumlah destinasi menarik yang bisa menjadi pilihan untuk mengisi libur Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 (Nataru).  Beberapa tempat menawarkan suasana rekreasi yang cocok dikunjungi bersama ke

Kecamatan Senduro Penyumbang Kapulaga Terbanyak

Kecamatan Senduro Penyumbang Kapulaga Terbanyak

Produksi rempah kapulaga di Lumajang cukup melimpah. Bahkan pemasarannya tembus ke pasar Internasional. Saat ini, salah satu kecamatan penyumbang kapulaga terbesar adalah kecamatan Senduro dengan total 1.525.563 kilogram

Konektivitas Kian Luas, Stasiun Klakah Hadirkan Lebih Banyak Pilihan Perjalanan Mulai 1 Desember

Konektivitas Kian Luas, Stasiun Klakah Hadirkan Lebih Banyak Pilihan Perjalanan Mulai 1 Desember

Stasiun Klakah bersiap melayani peningkatan mobilitas masyarakat seiring dengan bertambahnya perjalanan kereta api yang berhenti di stasiun tersebut mulai 1 Desember 2026. Melalui pemberlakuan Grafik Perjalanan Kereta Ap

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer