Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

BACA JUGA : Amankan CCTV, Dakwaan Terhadap Hendra Kurniawan
Kabid Rencana dan Pengendalian Operasional (Rendalops) Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) Lumajang Didik Sumartono mengatakan, penetapan target pajak sebesar Rp 25 miliar tersebut merupakan hasil kajian dengan salah satu universitas ternama di Malang. Saat itu mempertimbangkan jumlah stockpile yang lumayan banyak.
Namun, sebulan sebelum tahun anggaran berjalan terjadi bencana erupsi Gunung Semeru. Sehingga pemkab melakukan evaluasi untuk menurunkan target pajak. “Dampak erupsi terakhir lumayan besar. Banyak pemilik izin yang tidak bisa beroperasi. Belum ditambah ada sejumlah pemilik izin yang dicabut,” katanya.
Penurunan target tersebut menurutnya tidak mengurangi semangat untuk tetap meningkatkan pendapatan dari sektor pasir. Sebab, memasuki triwulan ketiga, realisasi pajak pasir telah tembus sekitar Rp 10,5 miliar lebih.
“Strategi dengan menarik petugas di mulut tambang cukup efektif. Sehingga sampai akhir tahun target sebesar Rp 19,5 bisa dikejar,” tambahnya. Di samping itu, penentuan target pajak yang melihat jumlah stockpile mendapat respons dari Inspektorat Tambang Jatim. Sebab, penentuan target tersebut kurang maksimal.
Inspektur Tambang Jatim Hadi Soerahman mengatakan, setiap tahun penambang menyusun RKAB (Rencana Kerja dan Anggaran Biaya) Pertambangan, dalam dokumen itu termuat potensi maksimal pemilik IUP-OP mengeruk pasir. Data tersebut seharusnya bisa menjadi rujukan pemerintah dalam menetapkan target pajak pasir.
“Saya melihat pertambangan di Lumajang unik. Selalu sambat target tidak terpenuhi. Padahal melalui RKAB itu pemerintah bisa memantau seberapa banyak pasir yang bisa dikeruk. Tetapi, juga harus meninjau lokasi pertambangan untuk memastikan datanya lebih detail, karena kadang ada yang tidak beroperasi,” pungkasnya. (son/c2/fid)
Advertisement
Advertisement
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement



