Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

BACA JUGA : Gelar LPKBJJ, UT Jember Bekali Keterampilan Belajar 3.095 Mahasiswa Baru
Catatan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Lumajang, kurang lebih ada 152 orang yang tercatut namanya. Mereka mengadu dengan mendatangi kantor Bawaslu serta laporan secara daring. Rata-rata aduan tersebut beralasan NIK-nya terekam dalam Sipol, sedangkan mereka bukan anggota parpol.
Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Lumajang Moh. Farhan menjelaskan, meskipun tahapan pemilu telah memasuki verifikasi administrasi, posko pengaduan tetap dibuka. Bahkan, sampai pelaksanaan pemilu. Sebab, ada konsekuensi yang harus diterima ketika namanya terdaftar dalam Sipol.
“Kepentingan dan kebutuhan orang berbeda-beda. Tidak sedikit mereka yang bekerja di dunia profesional akhirnya tersendat gara-gara namanya dicatut sebagai anggota parpol. Misalnya mau daftar CPNS atau PPPK, TNI, Polri, dan pekerjaan lainnya, itu kan mensyaratkan bukan sebagai anggota politik,” katanya.
Selain itu, sampai saat ini aduan yang sudah masuk berasal dari beragam profesi. Seperti karyawan wiraswasta, ASN yang menjabat struktural OPD, ASN guru, CPNS, pendamping desa, serta banyak lainnya. Namun, jumlah orang yang mengadu paling banyak berasal dari pekerjaan wiraswasta.
“Mereka beranggapan bukan pengurus partai politik dan mengaku dirugikan kalau namanya masuk. Kami persilakan membuat surat pernyataan bermeterai dan menunggu jadwal pemanggilan klarifikasi dari penyelenggara pemilu. Karena, kalau benar bukan anggota parpol, akan mengurangi jumlah anggota parpol,” pungkasnya. (son/c2/fid)
Advertisement
Advertisement
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement



