Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

BACA JUGA : Dua Jemaah Haji Bondowoso Pulang Lebih Awal
Di tahun 2021, angka itu terus meningkat. Catatan Badan Pusat Statistik (BPS) Lumajang, di tahun itu orang yang masuk kategori miskin menjadi 105.252 jiwa. Pengeluaran mereka untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari tidak lebih dari Rp 334.906 setiap bulan dalam kurun waktu setahun.
Statistisi BPS Lumajang Danny Syarifudin mengatakan, secara umum peningkatan angka kemiskinan di Jatim terjadi lantaran pandemi, tepatnya di bulan Maret tahun 2020. Impitan kondisi ekonomi yang menurun pada bulan tersebut menyebabkan kemiskinan mengalami peningkatan sampai bulan September tahun 2020.
“Paling besar memang faktornya ekonomi, karena pada tahun-tahun itu pembatasan mobilitas warga sampai pengurangan atau karyawan perusahaan yang dirumahkan sangat banyak. Kondisi itu berimbas pada ekonomi rumah tangga hingga membuat pengeluaran rumah tangga sedikit,” katanya.
Memasuki tahun 2021 lalu, pandemi masih belum reda. Larangan kegiatan kemasyarakatan maupun kegiatan yang mengundang kerumunan justru makin kencang. Sampai-sampai pada tahun itu angka kemiskinan kembali meningkat hingga dua ribu lima ratus orang lebih.
“Pengukuran angka kemiskinan menggunakan garis kemiskinan atau pengeluaran setiap bulan ini cukup fair. Sebab, kebutuhan setiap tahun mengalami peningkatan. Otomatis hal itu berpengaruh pada penentuan garis kemiskinan. Dari perhitungan Rp 281.461 per bulan di tahun 2018 menjadi Rp 334.906 per bulan di tahun 2021,” tambahnya.
Sementara itu, Kabid Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Lumajang Fahrizal Muttaqien mengatakan, pengentasan kemiskinan itu telah diupayakan pada tahun 2020 lalu. Pemkab menyusun dokumen strategis penanganan kemiskinan daerah. Namun, hal itu belum terlihat, sebab berakhir pada tahun 2022. (son/c2/fid)
Terkendala by Name by Address DTKS
Bertambahnya jumlah penduduk miskin setiap tahun terus ditangani Pemkab Lumajang. Namun, sejauh ini mulai muncul beberapa kendala dalam penanganan tersebut. Salah satunya, nama setiap penduduk yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) tidak disertai alamat rumah.
Kondisi itu membuat pemkab kesulitan melakukan intervensi program yang langsung menyentuh pada penduduk miskin. Karenanya, selama ini upaya yang dilakukan keroyokan. Artinya, pemkab memaksimalkan program-program pemberdayaan masyarakat yang menempel di beberapa OPD yang berkaitan.
Statistisi BPS Lumajang Danny Syarifudin mengatakan, kepala rumah tangga, baik berjenis kelamin laki-laki maupun perempuan, tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penentuan kategori rumah tangga miskin maupun rumah tangga mampu. Sebab, persentase keduanya di tahun 2021 relatif sama.
“Salah satu item perbedaan yang cukup mencolok terletak pada usia kepala rumah tangga. Sebab, rumah tangga miskin didominasi oleh mereka yang telah memasuki usia di atas 54 tahun. Sedangkan untuk rumah tangga mampu itu kebanyakan mereka maksimal berusia 51 tahun,” katanya.
Kabid Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappeda Lumajang Fahrizal Muttaqien mengatakan, angka kemiskinan ini menjadi permasalahan nasional, provinsi, hingga daerah. Sehingga, dalam penanganannya perlu menyelaraskan program-program yang berkaitan dengan angka kemiskinan.
“Kami masih membahas strateginya secara umum. Tetapi, memang DTKS itu cukup menjadi kendala bagi kita. Karena di sana tidak by name by address. Kami pun untuk melakukan pemetaan ulang juga belum memungkinkan karena terkendala anggaran. Tetapi, sebetulnya kami butuh itu untuk mengetahui secara pasti dia (warga, Red) penduduk miskin atau bukan,” pungkasnya. (son/c2/fid)
Advertisement
Advertisement
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement



