Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Diakui, sampai saat ini Pemkab Lumajang gelagapan dalam menyediakan data hewan ternak yang suspek, terinfeksi, maupun sembuh. Data memang tersedia, namun kevalidannya jauh dari realitas yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Sebut saja hewan ternak sapi yang potong paksa hanya berjumlah 6 ekor.
Kabid Peternakan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Lumajang dr Rofiah menjelaskan, kebijakan itu masih berupa wacana. Sebab, sampai saat ini petunjuk teknis belum turun. Namun, yang jelas, hewan yang mendapat ganti rugi adalah hewan yang dipotong paksa akibat PMK.
Namun, pemotongan paksa tersebut harus terlaporkan dalam Sistem Informasi Kesehatan Hewan Nasional (iSIKHNAS). Sementara, enam hewan yang terdata sebelumnya belum masuk laporan dalam sistem tersebut. “Belum bisa dilaporkan ke data karena kebijakannya baru terbit pertengahan Juli kemarin,” katanya.
Menurutnya, sampai saat ini jumlah hewan yang tertular PMK sebanyak 9.046 ekor. Tentu, realisasi pemberian ganti rugi di Lumajang nanti bakal menemui kesulitan. Sebab, paparan hewan yang tertular lumayan banyak. Ribuan ekor itu merata di hampir seluruh kecamatan yang ada.
“Kami akui, warga yang tidak banyak melaporkan hewan peliharaannya mengalami sakit atau tertular PMK. Tapi jangan salah, sekarang jumlahnya di Lumajang mulai menurun. Karena sebelumnya kami sering mendistribusikan obat-obatan. Bahkan, di rumah pemotongan hewan juga mulai sedikit sapi yang sakit,” pungkasnya. (son/c2/fid)
Advertisement
Advertisement
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement



