Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

BACA JUGA : Bupati Hendy Temui Gubernur Khofifah, Izin Jember Gunakan Perkada PAPBD
Selama ini, cukup banyak hak anak yang terenggut. Mulai dari hak bermain, hak mendapatkan pendidikan, hingga hak perlindungan. Hal itu disebabkan meningkatnya sejumlah kasus anak di Lumajang. Ini menjadi pekerjaan rumah pemda untuk mengatasinya. Terlebih, di tengah predikat Lumajang sebagai Kabupaten Layak Anak (KLA) Tingkat Madya, tantangannya semakin berat.
Pembina Forum Anak Lumajang, Ida Ayu, mengatakan, predikat itu diraih setelah hak-hak anak Lumajang terpenuhi. Tentu belum semua hak itu terpenuhi merata. Namun, pihaknya berupaya agar seluruh pemerintah desa (pemdes) melibatkan anak-anak dalam setiap kegiatan desa.
Dayu, sapaan akrabnya, menilai, hal itu sangat penting. Sebab, salah satu indikator penilaian KLA adalah partisipasi anak dalam perencanaan pembangunan (PAPP). “Salah satunya melalui forum anak di masing-masing desa. Memang belum semua desa. Karena baru ada empat desa yang sudah terbentuk,” ujarnya.
Keempat desa itu adalah Desa Gesang dan Jokarto, Kecamatan Tempeh, serta Desa Kloposawit dan Penanggal di Kecamatan Candipuro. Dayu melanjutkan, dari empat desa itu baru dua desa yang berjalan penuh. Keduanya juga sudah melibatkan anak-anak dalam setiap kegiatan desa.
“Sebenarnya, Perdes Perlindungan Anak harus ada di masing-masing desa. Saat ini baru Pemdes Gesang dan Jokarto saja yang sudah ada dan menerapkannya. Sementara, desa lainnya belum. Kalau Desa Kloposawit dan Penanggal masing proses penyusunannya,” jelasnya.
Dia berharap, dalam waktu dekat perdes itu rampung disusun. Sehingga pengesahannya segera dapat dilakukan. Hal itu dapat mendukung penuh perwujudan Lumajang sebagai KLA.
Kabid Bina Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Lumajang Budi Purwanto menuturkan, seluruh pemdes wajib melek tentang hal tersebut. Dia meminta setiap desa mulai menyiapkannya. Minimal aturan atau juknisnya. Sehingga nantinya mereka tidak gagap saat Perdes Perlindungan Anak diterapkan.
“Memang ini masih belum menjadi prioritas mereka (pemdes, Red). Inilah tugas sesungguhnya agar OPD terkait juga terus melakukan pendekatan, sosialisasi, dan bersinergi. Kolaborasi ini sangat penting. Agar ini menjadi prioritas bersama bahkan tingkat kabupaten,” tuturnya. (kin/c2/fid)
Advertisement
Advertisement
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement



