Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Tembus Rp 40,7 Miliar

S
Penulis: Safitri❯
PIUTANG: Tanah bangunan yang terlihat dari puncak Masjid Jami KH. Anas Mahfudz Lumajang. Sejak tahun 2011 hingga 2022, ada puluhan miliar yang belum tertagih pada pemilik atau pengelola objek pajak.
PIUTANG: Tanah bangunan yang terlihat dari puncak Masjid Jami KH. Anas Mahfudz Lumajang. Sejak tahun 2011 hingga 2022, ada puluhan miliar yang belum tertagih pada pemilik atau pengelola objek pajak.
PETAHUNAN, Radar Semeru – Baku dan target PBB-P2 yang disepakati DPRD Lumajang bersama Pemkab Lumajang memang selalu selisih. Biasanya, target tersebut selalu di bawah baku. Baku merupakan penetapan atau luasan bidang tanah yang memiliki surat pemberitahuan pajak terutang (SPPT).

BACA JUGA : Citilink dan Dailybox Group Sajikan Kreasi Chef Renatta dan Chef Juna

Laporan mingguan penerimaan (LMP) PBB-P2 per 12 Juli 2022 menyebutkan, rentang waktu sejak tahun 2011 hingga 2022 banyak objek pajak yang belum dilunasi. Dari baku SPPT berjumlah Rp 165.424.511.566 yang harus terbayar, sampai saat ini baru Rp 124.711.628.195 yang dilunasi.

Staf Bidang Penagihan Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) Lumajang Iwan Yuniar mengatakan, akumulasi SPPT yang sudah diterbitkan sejak sebelas tahun yang lalu sebanyak 5.400.502 surat, 4.099.979 surat di antaranya sudah terbayar. Sisanya masih ngendon di tangan pemilik objek di seluruh desa di Lumajang.

“Baku dan target itu berbeda. Acuan kami adalah target. Di tahun 2014 sampai 2016 kami selalu melebihi target. Sedangkan mulai 2017 hingga sekarang tidak sampai. Tetapi, capaian kami lumayan bagus. Paling tidak mendekati target yang ditentukan. Persoalannya, target itu selalu dipatok lumayan tinggi,” katanya.

Pada 2017 hingga 2018, target PBB-P2 dipatok sebesar Ro 12,5 miliar. Sementara, tahun 2019 naik menjadi Rp 12,75. Tahun berikutnya diturunkan menjadi Rp 12 miliar. Lalu, karena capaian pada tahun 2020 lumayan bagus, pada tahun 2021 BPRD Lumajang optimistis dinaikkan menjadi Rp 17,5 miliar.

“Sayangnya, tahun itu targetnya hanya terpenuhi Rp 15,2 miliar. Nah, tahun ini target itu kembali diturunkan karena beberapa pertimbangan. Tahun ini menjadi Rp 16 miliar. Alhamdulillah, di batas jatuh tempo sudah terpenuhi Rp 11,4 miliar. Capaian yang bagus. Kami optimistis bisa tembus,” tambahnya.

Sementara itu, Kabid Perencanaan dan Pengendalian Operasional BPRD Lumajang Didik Sumartono mengatakan, meskipun baku SPPT sejak tahun 2011 itu telah lewat, pihaknya tetap melakukan penagihan melalui pemerintah desa setempat kepada masyarakat. Sebab, pajak itu merupakan kewajiban yang harus dibayarkan.

“Lewat jatuh tempo ada denda yang dikenakan, yaitu pembayarannya ditambahi denda sebesar 2 persen setiap bulan. Namun, kadang kami berikan diskon atau pemutihan di bulan-bulan tertentu. Itu upaya kami supaya mereka tetap membayar pajak yang seharusnya menjadi kewajiban pemilik atau pengelola objek pajak. (son/c2/fid)

 

Baru 47 Desa yang Lunas

Dari 198 desa dan 7 kelurahan yang ada di Lumajang, tidak semuanya dinyatakan lunas PBB-P2 tahun ini. Setidaknya sampai batas jatuh tempo, tanggal 30 Juni, kemarin, baru 47 desa yang lunas alias seluruh warganya patuh membayar pajak. Namun, masih banyak warga di desa sisanya itu yang menunggak atau belum melunasi sampai bertahun-tahun.

Informasi yang berhasil dihimpun Jawa Pos Radar Semeru, sebagian besar desa yang lunas itu merupakan hasil kerja sama yang apik antara BPRD Lumajang dengan kepala desa setempat. Biasanya, pemerintah desa atau kepala desa itu menanggung seluruh pajak warganya terlebih dahulu. Lalu, mereka melakukan penagihan sendiri ke warganya.

Kabid Perencanaan dan Pengendalian Operasional BPRD Lumajang Didik Sumartono mengatakan, skema pembayaran tersebut sah-sah saja. Pembayaran bisa diakomodasi oleh pemerintah desa setempat. Sebab, kadang kepala desa memiliki komitmen ketika pencalonan dulu sebelum menjabat.

“Banyak contohnya, itu alhamdulillah pembayarannya lancar,” katanya. Meskipun kadang janji tersebut sering kali yang meleset. Namun, sejauh ini pembayarannya tergolong lancar, tetap dilunasi meski terlambat. Menurutnya, beberapa kali keterlambatan itu tidak sampai melebihi satu tahun.

Lebih lanjut, sejauh ini memang tidak semua desa bisa melunasi PBB-P2 itu sesuai dengan baku yang ditetapkan. Kondisi itu disebabkan beberapa hal. Seperti objek pajak yang sudah diterbitkan SPPT-nya, tetapi pemiliknya tidak berkenan untuk membayar. Alasannya, pada tahun ini tanah miliknya telah disewa orang lain.

“Kami tetap melakukan langkah-langkah persuasif. Pajak ini kan dibebankan kepada warga yang punya atau mengelola objek pajak. Jadi, kami berikan pemahaman dengan benar, karena pajak ini akan masuk menjadi pendapatan asli daerah atau PAD. Setelah dipahamkan, banyak yang akhirnya mau membayar,” pungkasnya. (son/c2/fid)

 

Advertisement
Advertisement
Editor : Safitri

Artikel Terkait

Realisasi PBB Baru 60 Persen, Pemkab Bondowoso Bakal Genjot Pembayaran Digital

Realisasi PBB Baru 60 Persen, Pemkab Bondowoso Bakal Genjot Pembayaran Digital

Pemkab Bondowoso memperluas kanal pembayaran digital serta memperkuat edukasi wajib pajak guna mengejar capaian penerimaan PBB-P2 yang baru berada di kisaran 60 persen.

Diduga Akali PPN Rp 1,9 Miliar, Kejari Jember Tahan Direktur CV Putra Buana

Diduga Akali PPN Rp 1,9 Miliar, Kejari Jember Tahan Direktur CV Putra Buana

Kejari Jember menahan Direktur CV Putra Buana terkait dugaan pembatalan faktur pajak PPN proyek yang merugikan keuangan negara sebesar Rp 1,9 miliar.

Bupati Jember Janjikan Promosi Jabatan Camat dan Lurah yang Sukses Capai Target Pajak

Bupati Jember Janjikan Promosi Jabatan Camat dan Lurah yang Sukses Capai Target Pajak

Bupati Jember menjanjikan promosi jabatan bagi camat dan lurah berprestasi dalam pemungutan pajak guna memacu optimalisasi pendapatan asli daerah.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer