Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Diakui bahwa proses pembentukan perda kali ini memang lebih tertib. Seluruh rangkaian tahapan pembentukan dilewati dengan terbuka. Mulai dari pengusulan, pembuatan naskah akademik (NA), hingga penyusunan draf raperda. Bahkan, raperda itu juga diuji ke publik, termasuk sejumlah kalangan akademisi dan praktisi.
Wakil Ketua I DPRD Lumajang H. Bukasan mengatakan, ketiga perda itu merespons sejumlah permasalahan yang tengah dihadapi Pemkab Lumajang. Baik untuk memastikan perlindungan pada petani, menjamin kehidupan penyandang disabilitas, maupun tindak lanjut untuk menekan peredaran narkotika.
"Nanti seluruh pansus yang bertugas untuk membahas ketiga raperda tersebut akan tetap mempertimbangkan saran dan masukan yang disampaikan oleh pemerintah maupun teman-teman yang ada di masing-masing fraksi. Tentu dalam penyusunan perda memang harus memiliki argumentasi dan dasar hukum yang benar," katanya.
Diakui, target penyelesaian raperda tahun ini memang tidak banyak-banyak amat. Bahkan, sangat sedikit jika dibandingkan dengan tahun kemarin. H. Bukasan melanjutkan, harapannya pembahasan raperda itu dapat memberikan jawaban terhadap sejumlah keluhan dan permasalahan yang berkembang di masyarakat.
"Kami melibatkan akademisi dalam penyusunan naskah akademik (NA). lalu, naskah itu diujikan ke publik. Barangkali ada beberapa poin yang perlu kami tambahi. Setelah itu, kami meminta pendapat Pemkab Lumajang juga. Dua raperda dari kami ditambah satu raperda dari pemkab. Jadi, tiga raperda dibahas tiga pansus," pungkasnya.
Jurnalis: Atieqson Mar Iqbal
Fotografer: DPRD LUMAJANG FOR RAME
Editor: Hafid Asnan
Advertisement
Advertisement
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement



