Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Informasi yang berhasil dihimpun Jawa Pos Radar Semeru, total yang beralih status menjadi desa mandiri sebanyak 36 desa. Berikutnya, untuk desa maju bertambah menjadi 81 desa. Sedangkan untuk jumlah desa berkembang tahun ini menurun. Tahun 2021 berjumlah 121 desa, sekarang menjadi 80 desa.
Anggota Komisi A DPRD Lumajang Reza Hadi Kurniawan mengatakan, sebagian besar desa yang beralih status tersebut banyak yang memiliki BUMDes tidak aktif. Ada juga BUMDes-nya yang memiliki usaha, tetapi tidak akuntabel. Belum lagi soal kelembagaan sosial karang taruna (katar) desa yang terkesan diada-adakan.
“Desa yang berhasil mengelola usaha melalui BUMDes itu ada. Namun, keberhasilan itu tidak ditunjang dengan pelaporan keuangan yang benar alias tidak akuntabel. Belum lagi, keberhasilan itu tidak disetor ke APBDes. Seharusnya ini imbang, menjadi mandiri yang substansi bukan hanya fokus pada nilai IDM,” katanya.
Menurutnya, banyaknya desa yang naik level menjadi desa mandiri seharusnya diimbangi dengan pemenuhan kebutuhan pelayanan kepada masyarakat supaya mencapai kesejahteraan. Sebab, sebagian besar desa yang mandiri tersebut, setelah diamati cukup banyak yang masih memiliki kekurangan soal pelayanan.
“Dikatakan, suatu desa menjadi desa mandiri jika desa itu berhasil tidak menggantungkan sumber anggaran hanya pada dana desa (DD). Tetapi, mengonversi potensi sumber daya di desa menjadi pendapatan yang sah. Sehingga hal itu dapat menggerakkan ekonomi, sosial, dan lingkungan,” tambahnya.
Sementara itu, Bidang Bina Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Lumajang Nila Cristanti mengatakan, penilaian IDM itu akumulatif. Sehingga tidak bergantung pada satu sektor saja. Melainkan gabungan dari beberapa indikator yang ditentukan oleh pemerintah pusat.
“Misalkan kalau ada satu desa ternyata administrasinya lemah, tetapi dia punya usaha wisata yang sangat sukses. Bahkan membantu menyejahterakan masyarakat, kemudian pemberdayaan masyarakatnya jalan, ada home industry. Itu kalau akumulasi nilainya tinggi, ya, masuk kategori desa mandiri,” pungkasnya. (son/c2/fid)
DD Bisa Disalurkan Dua Tahap
Banyak temuan Komisi A DPRD Lumajang mengenai indikator IDM desa mandiri yang masih banyak kekurangan. Namun, di balik itu, pemerintah desa memiliki banyak keuntungan jika status itu terus dipertahankan. Salah satunya, penyaluran dana desa (DD) yang bisa dilakukan dalam dua tahap.
Tak heran, banyak desa yang mengejar nilai tersebut untuk beralih status. Sebab, selain pencairan DD bisa dipercepat, berpeluang mendapat tambahan DD. Bahkan, desa mandiri menjadi prasyarat yang harus dimiliki bagi desa yang menginginkan penerimaan Bantuan Keuangan Khusus (BKK).
Tenaga Pendamping Profesional Indonesia (TPPI) Lumajang Siti Mubarokah mengatakan, peningkatan status desa dari desa berkembang ke desa maju, dari desa maju ke desa mandiri, merupakan hasil kerja sama semua pihak. Sebab, ada banyak indikator yang harus dipenuhi oleh pemerintah desa.
“Ada aksi perubahan yang dilakukan DPMD Lumajang untuk mengangkat desa mandiri agar naik signifikan. Keuntungannya lumayan banyak. Ada peluang mendapat alokasi kinerja, atau biasanya tambahan DD. Penyaluran dua tahap, 60 persen dan 40 persen. Ada program Dana Insentif 2023, desa mandiri jadi salah satu indikatornya,” katanya.
Sebelumnya, peralihan status tersebut memang sempat dikhawatirkan oleh kepala desa. Sebab, banyak yang menganggap, semakin desa maju, maka semakin sedikit anggaran yang turun ke desa. Namun, anggapan tersebut terbantahkan. Sebab, saat ini banyak program yang menjadikan desa mandiri sebagai prasyarat. (son/c2/fid)
Advertisement
Advertisement
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement



