Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

BACA JUGA : Selama Ibadah Haji Merokok Dibatasi 200 Batang
Diakui, sebelumnya monitoring yang dilakukan di mulut tambang ternyata kurang efektif. Analisis bisnis menyebutkan, langkah itu justru membuat kebocoran pajak pasir makin terbuka lebar. Sebab, pemilik stockpile makin leluasa menerima angkutan pasir dari aktivitas pertambangan ilegal.
Kabid Perencanaan dan Pengendalian Operasional Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) Lumajang Didik Sumartono mengatakan, cukup banyak sopir armada truk yang tidak memiliki SKAB, tetapi mereka mengangkut pasir dari lokasi pertambangan ke stockpile. Sehingga untuk lolos dari kejaran petugas mereka sering main kucing-kucingan.
“Petugas kami di lapangan ternyata terbatas. Bahkan ada beberapa indikasi terdapat petugas yang melempem. Sehingga monitoring dilakukan di titik akhir. Jadi, kami tidak lagi meminta lembar surat kendali yang berwarna putih di lokasi tambang, tapi kami minta di akses yang ke luar daerah,” katanya.
Ada tiga lembar surat kendali yang diporporasi oleh BPRD Lumajang. Pertama, lembar berwarna kuning atau hijau yang dipegang penambang atau pemilik izin. Kemudian, lembar berwarna merah yang dipegang sopir atau stockpile. Terakhir, lembar berwarna putih yang diminta kembali oleh pemerintah.
Didik menambahkan, sopir armada truk pasir yang melewati pos penjagaan di stockpile terpadu Desa/Kecamatan Sumbersuko, Desa/Kecamatan Pasrujambe, dan Desa Pandanarum, Kecamatan Tempeh, wajib menyerahkan dua lembar SKAB yang berwarna putih dan berwarna merah ke petugas.
“Urut-urutannya sekarang begini, penambang itu memberikan SKAB berwarna putih dan merah ke sopir. Lalu, kalau sopir itu ke stockpile ya diserahkan semua. Kemudian, kalau ada truk mau kirim ke luar kota beli ke stockpile, ya harus bawa surat kendali dua lembar itu. Soalnya, potensi paling banyak kita kan dijual ke luar daerah,” pungkasnya. (son/c2/fid)
Advertisement
Advertisement
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement



