Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Fatwa MUI tentang Hewan Kurban Terjangkit PMK

S
Penulis: Safitri❯
DIPERIKSA: Salah satu petugas saat memeriksa kondisi kesehatan sapi, beberapa waktu lalu. Fatwa MUI menerangkan, hewan ternak PMK dengan gejala klinis ringan tetap bisa disembelih sebagai hewan kurban.
DIPERIKSA: Salah satu petugas saat memeriksa kondisi kesehatan sapi, beberapa waktu lalu. Fatwa MUI menerangkan, hewan ternak PMK dengan gejala klinis ringan tetap bisa disembelih sebagai hewan kurban.
DITOTRUNAN, Radar Semeru – Majelis Ulama Indonesia (MUI) sudah mengeluarkan fatwa hukum dan panduan pelaksanaan kurban saat PMK, akhir Mei lalu. Hewan kurban, baik sapi, kambing, maupun domba, yang terjangkit PMK tetap bisa dijadikan sebagai hewan kurban. Namun, syarat sahnya harus terpenuhi.

BACA JUGA : Usulkan Rp 12 Miliar Tangani PMK

Dasar hukum fatwa ini bersumber dari Alquran. Selanjutnya, fatwa diperkuat hadis, kaidah, dan pertimbangan para ahli pakar hewan tentang PMK. Oleh karena itu, MUI memutuskan, hewan ternak dengan gejala klinis ringan sah dijadikan hewan kurban.

Ketua MUI Kabupaten Lumajang KH Achmad Hanif mengungkapkan fatwa tersebut merupakan ikhtiar bersama menjawab keresahan masyarakat di tengah wabah PMK. Oleh karena itu, sosialisasi menjadi hal penting yang harus disampaikan ke masyarakat. Pihaknya juga sudah meminta agar seluruh pengurus MUI menyampaikan hingga di tingkat desa.

“Satu sisi umat Islam ingin melakukan ibadah kurban. Tetapi, di sisi lain ada wabah. Sehingga ini hal yang harus disikapi bersama agar pelaksanaan ibadah kurban tetap berjalan. Khususnya pemahaman masyarakat terhadap gejala ternak,” ungkapnya.

Kiai Achmad Hanif mengatakan, masyarakat lebih mudah memahami gejala klinis kategori berat. Seperti sakit berat yang menyebabkan kaki ternak pincang hingga tidak kuat berdiri bahkan lumpuh. Kondisi itu, lanjutnya, tidak sesuai dengan syarat sah hewan kurban. Sebab, ternak sudah dalam kondisi cacat.

Sementara, hewan dengan gejala klinis ringan hukumnya tetap sah. Gejala itu meliputi lepuh ringan pada celah kuku, kondisi lesu, tidak nafsu makan, atau keluar air liur lebih dari biasanya. “Kalau pincang sudah menandakan cacat yang tidak bisa memenuhi syarat. Tetapi, selama ringan itu masih boleh untuk dikonsumsi dan bisa dijadikan sebagai hewan kurban,” tambahnya.

Bupati Lumajang Thoriqul Haq menjelaskan, Hari Raya Kurban adalah momen tolong-menolong. Artinya, perayaan ini tidak sekadar kewajiban berkurban bagi yang mampu saja. Melainkan juga membantu para peternak yang ternaknya akan dijadikan hewan kurban. “Sekali lagi jangan panik saat ternak terkena PMK. Sehingga terbujuk untuk menjualnya dengan harga murah,” jelasnya. (kin/c2/fid)

 



Penanganannya Pakai BTT

Hingga awal pekan ini lebih dari tiga ribu ternak di Lumajang terjangkit PMK. Sementara, ternak yang sudah sembuh baru mencapai 1800-an. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Lumajang melakukan sejumlah upaya penanganan agar wabah tidak semakin meluas. Terlebih, Idul Adha kurang satu bulan lagi.

Salah satunya, Pemkab Lumajang tengah mengkaji penggunaan belanja tidak terduga (BTT) kabupaten. Nantinya digunakan untuk penanganan wabah. “BTT kita gunakan untuk pengadaan obat dan vaksin agar ternak bebas dari virus,” kata Bupati Lumajang Thoriqul Haq.

Cak Thoriq menuturkan, BTT Lumajang akan dicocokkan dengan Provinsi Jatim. Sebab, provinsi juga mengeluarkan dalam penanganan wabah tersebut. Lebih lanjut, Presiden sudah menginstruksikan Kementerian Pertanian menyampaikan kebersamaan penanganan PMK. “Salah satunya dengan mengeluarkan anggaran,” tuturnya.

Di sisi lain, Pemkab Lumajang sudah menutup pasar hewan selama dua pekan terakhir. Sesuai edaran, penutupan berakhir kemarin. Namun, pihaknya masih mengkaji kebijakan itu bersama satgas PMK. Sebab, jika dibuka, lanjutnya, memungkinkan pertambahan kasusnya di Lumajang.

Ketua MUI Lumajang KH Achmad Hanif berharap wabah ini bisa mereda sebelum Idul Adha. Agar seluruh hewan yang dikurbankan terbebas dari virus PMK. “Apa yang bisa kita lakukan hari ini adalah menyosialisasikan fatwa MUI. Nantinya Idul Adha tetap ada, masyarakat sudah mengetahui hukum, aturan, dan pelaksanaannya,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua MUI Jawa Timur KH Moh Hasan Mutawakkil Alallah meminta agar Pemkab Lumajang bersama MUI saling bersinergi. Sehingga MUI dapat mewujudkan perannya sebagai pelayan umat (khadimul ummah) dan menjadi mitra pemerintah (shadiiqul hukumah) khususnya dalam penanganan PMK saat ini.

“Butuh kerja sama antara semua komponen untuk menghadapi masalah ini. Terutama pemerintah daerah dengan MUI. Sehingga segala persoalan yang terjadi bisa diatasi dengan baik,” pungkas Pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong Probolinggo itu. (kin/c2/fid)

Advertisement
Advertisement

Artikel Terkait

Libatkan Ulama Turun ke Akar Rumput, Pemkab Jember Gandeng MUI Tuntaskan Masalah Kesehatan

Libatkan Ulama Turun ke Akar Rumput, Pemkab Jember Gandeng MUI Tuntaskan Masalah Kesehatan

Keengganan masyarakat dalam mengakses layanan kesehatan dianggap perlu melibatkan kalangan tokoh masyarakat setempat, termasuk dari kalangan alim ulama.

Geger Anggaran APBN Buat Sapi Kurban Prabowo, MUI Sebut Sah secara Fikih dan Setara Baitul Mal Modern, Benarkah?

Geger Anggaran APBN Buat Sapi Kurban Prabowo, MUI Sebut Sah secara Fikih dan Setara Baitul Mal Modern, Benarkah?

Istana dan MUI menegaskan pengadaan 1.098 sapi kurban Presiden Prabowo menggunakan APBN adalah legal dan sah secara syariat demi kemaslahatan masyarakat.

Rekomendasi Wisata Alam Lumajang untuk Libur Nataru, Berikut Pilihan Destinasinya

Rekomendasi Wisata Alam Lumajang untuk Libur Nataru, Berikut Pilihan Destinasinya

Kabupaten Lumajang memiliki sejumlah destinasi menarik yang bisa menjadi pilihan untuk mengisi libur Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 (Nataru).  Beberapa tempat menawarkan suasana rekreasi yang cocok dikunjungi bersama ke

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer