Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Respons Terhadap Kondisi Krisis Pemerintahan Desa

S
Penulis: Safitri❯
SOLID: Kepala desa bersama forkopimcam dan forkopimda di Desa Kebonagung, Kecamatan Sukodono, Senin lalu. Selain menyolidkan, mereka juga meminta agar ada peningkatan kapasitas.
SOLID: Kepala desa bersama forkopimcam dan forkopimda di Desa Kebonagung, Kecamatan Sukodono, Senin lalu. Selain menyolidkan, mereka juga meminta agar ada peningkatan kapasitas.
KEBONAGUNG, Radar Semeru – Pandemi memang memukul mundur banyak sektor. Tidak hanya ekonomi, pendidikan, dan kebudayaan. Sektor pemerintahan di tingkat desa juga kena imbasnya. Akibatnya, cukup banyak krisis di tingkat desa yang tidak bisa terselesaikan.

BACA JUGA : Beri Perlindungan Petani dan Nelayan

Seperti mencuatnya kasus perangkat desa yang terlibat dalam pungutan liar (pungli) program pemerintah, awal bulan ini. Praktis, selain adanya kesempatan dan faktor dari pelaku, pemahaman perangkat desa terhadap manajemen pemerintahan desa juga minim. Jika hal ini dibiarkan, tindakan pidana lain juga mungkin terjadi.

Ketua Asosiasi Kepala Desa (AKD) Kabupaten Lumajang Suhanto mengatakan, selama pandemi, masih banyak kepala desa dan perangkatnya belum menerima bimbingan teknis (bimtek). Padahal, bimtek menjadi hal penting terhadap jalannya pemerintahan desa. Oleh sebab itu, di tengah pandemi yang mulai terkendali ini, bimtek bisa dimulai kembali.

“Tentunya dengan kejadian kemarin, AKD merasa sangat prihatin. Kami menyadari banyak kades terpilih tiga tahun terakhir ini belum menerima bimtek peningkatan kapasitas. Sementara, mereka yang terpilih juga dari latar pendidikan yang berbeda-beda. Makanya, bimtek ini harus dimulai kembali agar ada peningkatan pemahaman mereka terhadap pemerintahan desa,” katanya.

Antok, sapaannya, mengungkapkan, peningkatan kapasitas itu tidak boleh hanya dilakukan sekali. Menurutnya, seorang kades wajib mengikuti sedikitnya dua kali dalam setahun. Sehingga ada peningkatan dari pemahaman sebelumnya. Selanjutnya, perangkat desa juga dilibatkan dalam bimtek lainnya.

Dia menuturkan, hasil bimtek itu disampaikan ke seluruh perangkat desa bahkan tokoh masyarakat dan agama. Tujuannya agar seluruh peranti desa satu suara membangun dan memajukan desa. Selain itu, segala permasalahan desa bisa terselesaikan di tingkat desa. “Satu visi, satu misi, dan satu suara. Jadi, tidak akan ada lagi kades atau perangkat desa yang tidak memahami jalannya pemerintahan desa,” terangnya.

Dia mencontohkan, dalam setiap peraturan perundang-undangan yang baru, semua perangkat desa bisa menjabarkannya ke masyarakat. Hal itu sebagai upaya mencegah terjadinya konflik desa yang dapat mencuat ke masyarakat umumnya. (kin/c2/fid)

 

 

 

Advertisement
Advertisement
Editor : Safitri

Artikel Terkait

Rekomendasi Wisata Alam Lumajang untuk Libur Nataru, Berikut Pilihan Destinasinya

Rekomendasi Wisata Alam Lumajang untuk Libur Nataru, Berikut Pilihan Destinasinya

Kabupaten Lumajang memiliki sejumlah destinasi menarik yang bisa menjadi pilihan untuk mengisi libur Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 (Nataru).  Beberapa tempat menawarkan suasana rekreasi yang cocok dikunjungi bersama ke

Kecamatan Senduro Penyumbang Kapulaga Terbanyak

Kecamatan Senduro Penyumbang Kapulaga Terbanyak

Produksi rempah kapulaga di Lumajang cukup melimpah. Bahkan pemasarannya tembus ke pasar Internasional. Saat ini, salah satu kecamatan penyumbang kapulaga terbesar adalah kecamatan Senduro dengan total 1.525.563 kilogram

Konektivitas Kian Luas, Stasiun Klakah Hadirkan Lebih Banyak Pilihan Perjalanan Mulai 1 Desember

Konektivitas Kian Luas, Stasiun Klakah Hadirkan Lebih Banyak Pilihan Perjalanan Mulai 1 Desember

Stasiun Klakah bersiap melayani peningkatan mobilitas masyarakat seiring dengan bertambahnya perjalanan kereta api yang berhenti di stasiun tersebut mulai 1 Desember 2026. Melalui pemberlakuan Grafik Perjalanan Kereta Ap

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer