Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

BACA JUGA : Indonesia Perkuat Kerja Sama Ekonomi dengan Arab Saudi
“Tony, Hermawan, Dermawan, Gunawan, itu tidak boleh. Minimal harus dua kata. Tony Hermawan begitu boleh. Singkatan juga tidak boleh, misalnya Tn Hermawan. Kecuali singkatan itu tidak diartikan lain. Selain itu, dilarang menggunakan angka dan tanda baca,” kata Kabid Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Lumajang Hariyanto
Hariyanto menjelaskan, pengaturan pemberian nama ini sebagai bentuk perlindungan pada anak sedini mungkin. Sebab, nama tersebut adalah identitas diri yang terus melekat. Menurutnya, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2022 mensyaratkan, pencatatan nama itu seharusnya mudah dibaca, tidak bermakna negatif, dan tidak multitafsir.
Jumlah huruf yang diperbolehkan pun maksimal 60 huruf, termasuk penggunaan spasi. “Kita masih sering menemui nama panggilan orang seperti Cikrak, Timbul, Tuhan, dan lain-lain. Setelah dicek, memang benar, nama-nama itu ada. Tetapi kan kurang tepat. Pencatatan nama pada dokumen kependudukan harus sesuai dengan prinsip norma agama, norma kesopanan, dan norma kesusilaan,” katanya.
Kepala Dispendukcapil Lumajang Agus Warsito mengatakan, warga yang melanggar ketentuan-ketentuan itu tidak akan mendapatkan pelayanan pengurusan dokumen kependudukan. Bahkan, tidak akan melakukan pencatatan dan menerbitkan dokumen kependudukan tersebut.
“Peraturan ini tidak berlaku surut. Nama-nama yang tercatat dulu tetap terpakai. Tetapi, kalau nanti ada warga yang memohon pelayanan dengan melanggar ketentuan itu tidak bisa. Kami tidak melayani pencatatan nama bagi warga yang tetap mengurus nama anaknya menggunakan satu kata,” pungkasnya. (son/c2/fid)
Validasi Adminduk lewat Verfal
SEJAK dua belas tahun terakhir, data kependudukan menjadi penting. Semua lembaga pemerintahan membutuhkan database, baik sebagai pertimbangan mengeluarkan kebijakan maupun kepentingan lainnya. Karena itu, untuk memvalidasi dokumen kependudukan tersebut, tahun ini akan dilakukan verifikasi faktual (verfal).
Diakui, sekalipun telah dilakukan pemutakhiran data pada tahun 2010, dilanjutkan dengan pemberian nomor identitas kependudukan (NIK) pada tahun 2011, kemudian terakhir dilaksanakan pembaruan dengan mewajibkan e-KTP. Data kependudukan warga Lumajang masih banyak yang belum update.
“Sekarang data kependudukan menjadi center. Sekarang setiap lembaga membutuhkan database. Di setiap dokumen itu harus sama. Jadi, Abd Muhammad di dokumen lainnya harus Abd Muhammad. Jika tidak sama, tidak akan terbaca. Karena di sistem sudah terkunci, nama itu adalah identitas,” kata Kepala Dispendukcapil Lumajang Agus Warsito.
Rencananya verfal tersebut bakal segera dilaksanakan pada bulan depan. Langkah awal yang dilakukan akan memfilter penduduk yang berusia di atas usia harapan hidup. Warga yang memiliki usia di atas 70 hingga 100 tahun akan diverifikasi, apakah benar masih hidup atau sudah meninggal dunia tetapi tidak dilaporkan.
Selain itu, warga yang berusia 17 hingga 23 tahun juga tidak luput dari verfal ini. Terutama mereka yang belum melakukan perekaman KTP. “Ini penting untuk kami validasi supaya data yang tersimpan di kami tidak menjadi data sampah,” tambahnya.
Tidak hanya hal itu, status pendidikan yang tidak sesuai dengan catatan dalam dokumen juga menjadi sasaran dalam verfal tersebut. Agus menambahkan, untuk mempercepat validasi dokumen kependudukan dengan kondisi sekarang, seluruh pemerintah desa akan dilibatkan. (son/c2/fid)
Advertisement
Advertisement
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement



